Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII ke PIK 2, Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026). Foto: Nap/Karisma.
PARLEMENTARIA, Tangerang – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong pengelola kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 untuk mengoptimalkan potensi pariwisata daerah melalui inovasi layanan bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Salah satu yang diusulkan adalah penyediaan paket wisata singkat gratis (free tour) bagi penumpang yang sedang melakukan transit di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Evita menilai, lokasi PIK 2 yang sangat strategis dan dekat dengan bandara harus dimanfaatkan untuk memperkenalkan pariwisata Banten secara lebih luas. Ia merujuk pada keberhasilan Singapura dalam mengelola wisatawan transit sebagai referensi.
“Bagaimana disiapkan free shuttle, free tour seperti Singapura itu kalau kita transit 3 jam, 4 jam itu ada counter free tour-nya gratis. Ini kan cuma 15 menit ya dari bandara, itu juga akan diterapkan oleh mereka masukannya, sehingga mereka itu kita bawa ke PIK 2, bisa melihat di PIK 2, besok-besok dia dan keluarga bisa kembali untuk perwisataan,” ujar Evita usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII ke PIK 2, Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).
Legislator PDI-Perjuangan ini juga memberikan catatan terkait ketersediaan sentra kuliner yang terjangkau bagi masyarakat. Meski kawasan tersebut didominasi oleh segmen menengah ke atas, Evita menekankan pentingnya ruang bagi UMKM untuk berkembang agar citra kawasan wisata ini tidak eksklusif.
“Mereka akan melakukan pengembangan untuk sentra UMKM itu. Tadi juga ada yang komen sebenarnya bahwa ini harga makanan kan di sini mahal. Nah sebenarnya kalau di pinggir-pinggirnya itu memang sudah ada, warteg-warteg sudah cukup banyak, tapi itu akan menjadi catatan bagi mereka,” jelas Evita.
Lebih lanjut, Evita menegaskan bahwa sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), PIK 2 telah menerima berbagai kemudahan regulasi dari pemerintah. Oleh karena itu, ia menuntut adanya dampak ekonomi yang nyata bagi rakyat, salah satunya melalui kewajiban penggunaan produk UMKM di jaringan hotel internasional yang ada di kawasan tersebut. Ia menyayangkan selama ini fasilitas makanan ringan di hotel-hotel jaringan internasional masih didominasi produk luar negeri
“Di sini kan banyak hotel (internasional) tapi kita lihat ada cemilan tapi belum made in Indonesia. Kita harapkan produk-produk UMKM kita masuk ke sana dan itu menjadi peraturan di PIK 2 ini agar hotel-hotel tersebut memasukkan produk-produk UMKM,” tambahnya.
Terakhir, Evita menyebut bahwa Komisi VII akan terus mengawal sinergi antara investasi swasta dengan program pemberdayaan ekonomi pemerintah. Salah satunya dengan melibatkan mitra kerja dalam setiap peninjauan di daerah untuk mengetahui persoalan dan segera mencari solusi, khususnya terkait kepariwisataan, UMKM, dan ekonomi kreatif. •nap/aha