E-Media DPR RI

Sudjatmiko: Banjir Terjadi karena Pengelolaan Siklus Air yang Keliru

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana” di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Foto : Arief/Andri.
Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana” di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Foto : Arief/Andri.


PARLEMENTARIA, Jakarta
 – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menegaskan bahwa bencana banjir yang kerap terjadi di berbagai wilayah tidak semata disebabkan oleh curah hujan tinggi, melainkan akibat lemahnya pengelolaan siklus air dan rusaknya kawasan resapan akibat alih fungsi lahan. Pengelolaan yang tidak tepat ini membuat air menjadi sumber bencana.

“Air hujan seharusnya ditahan di permukaan bumi dan diresapkan ke dalam tanah sebagai cadangan air, bukan langsung dibiarkan mengalir menjadi limpasan yang memicu banjir,” ujar Sudjatmiko dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Ia menilai selama ini upaya meresapkan air ke dalam tanah masih sangat minim, sehingga setiap curah hujan tinggi langsung berdampak pada genangan dan banjir di berbagai daerah. Padahal, fenomena hujan dengan siklus lima hingga seratus tahunan merupakan proses alamiah yang seharusnya bisa diantisipasi melalui tata kelola lingkungan yang baik.

Lebih lanjut, Sudjatmiko menyoroti pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman yang kerap mengabaikan kaidah lingkungan. Menurutnya, rusaknya daerah resapan air serta berkurangnya kawasan terbuka hijau memperbesar risiko banjir dan longsor.

“Daerah aliran sungai tidak boleh dialihfungsikan menjadi pemukiman atau kawasan komersial, karena dampaknya banjir meluas hingga wilayah yang sebelumnya aman,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menjaga kawasan lindung dan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana jangka panjang.

“Kalau kita terus mengorbankan lingkungan demi kepentingan ekonomi jangka pendek, maka bencana akan terus berulang dan semakin parah,” pungkas Politisi Fraksi PKB ini. •mds, gal/rdn