Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (4/2/2026). Foto : Hal/Andri.
PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya memperluas pemberdayaan pemuda secara inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas. Lestari menilai, selama ini masih terdapat jarak antara pemuda yang aktif di organisasi formal dengan kelompok pemuda di akar rumput yang bekerja langsung di masyarakat.
“Dalam beberapa perjumpaan, kawan-kawan pemuda dari kelompok disabilitas menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki sambungan dengan kawan-kawan pemuda dari berbagai organisasi,” ujar Lestari dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (4/2/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpunnya, terdapat lebih dari 117 ribu penyandang disabilitas di Jawa Tengah, dengan sekitar 25 persen di antaranya merupakan usia muda. Menurutnya, banyak pemuda disabilitas yang telah mandiri dan bahkan mampu memberdayakan sesama.
“Banyak di antara mereka yang ternyata mampu dan mandiri, bahkan memberdayakan rekan-rekannya sesama disabilitas,” katanya.
Lestari menilai Jawa Tengah berpeluang menjadi daerah percontohan kolaborasi kepemudaan. Terlebih, pemuda disabilitas di wilayah tersebut telah memiliki jejaring dengan berbagai organisasi donor, termasuk dari luar negeri. “Teman-teman pemuda disabilitas di Jawa Tengah ini cukup maju dan memiliki komunikasi dengan berbagai organisasi donor,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Selain kelompok disabilitas, Lestari juga menyoroti keberadaan komunitas pemuda akar rumput yang tidak mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi dan tidak berafiliasi dengan partai politik. Meski demikian, mereka aktif menjalankan kegiatan produktif di masyarakat.
“Mereka banyak bekerja langsung di akar rumput,” katanya.
Ia menyebut, sejumlah komunitas tersebut mengembangkan praktik pertanian berkelanjutan seperti permaculture (permanent agriculture) yang tidak membutuhkan alat berat dan telah memiliki nilai ekonomi. “Kalau secara institusional bisa dirangkul, saya kira ini memberi warna yang berbeda,” ujarnya.
Menurut Lestari, kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas akar rumput dapat saling melengkapi, khususnya dalam pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas, dan perluasan jejaring.
“Anak-anak dari organisasi kepemudaan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, sementara kelompok-kelompok akar rumput ini membutuhkan penguatan pengetahuan dan akses,” katanya.
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut juga membuka peluang akses terhadap jejaring internasional, termasuk beasiswa dan dukungan pendanaan yang selama ini sulit dijangkau komunitas akar rumput.
Di sisi lain, Lestari menyoroti masih adanya persoalan teknis terkait sarana dan prasarana kepemudaan di daerah, termasuk tumpang tindih kewenangan antar-kementerian. “Masalah teknis seperti sarana dan prasarana ini sering tidak jelas masuk kewenangan kementerian yang mana,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah dan kementerian terkait dapat memperkuat koordinasi serta dukungan anggaran agar kegiatan kepemudaan di daerah tidak terhambat. “Program-program kepemudaan ini sebetulnya sudah menjadi agenda pemerintah daerah, tetapi sering terkendala pendanaan,” katanya. •hal/rdn