E-Media DPR RI

Abdul Hadi Soroti Fenomena Perangkat Desa Beralih Jadi Pekerja MBG

Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Foto: Oji/Karisma.
Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Foto: Oji/Karisma.

 
PARLEMENTARIA, Jakarta
– Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mengungkapkan fakta mengejutkan di lapangan terkait nasib perangkat desa. Ia menyebutkan adanya tren pengunduran diri perangkat desa yang memilih beralih profesi menjadi pekerja program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi dibandingkan bertahan dengan status dan tunjangan yang tidak jelas.

Fenomena tersebut disampaikan Abdul Hadi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sebab itu, ia mendesak pemerintah agar segera memberikan kepastian status bagi kepala dusun hingga kaur desa. Menurutnya, mereka adalah ujung tombak pembangunan, namun kesejahteraannya sering kali terabaikan sehingga wajar jika mereka mencari pekerjaan lain yang lebih pasti.

“Mereka menyampaikan kepada kami status kami ini seperti apa? Belum ada kepastian tentang status mereka. Ya, itu yang mereka sampaikan. Apalagi tadi disampaikan ada tunjangan, ya, itu belum jelas bagi mereka. Sehingga ada yang kemudian pindah menjadi pekerja MBG malah, jadi pindah,” ungkap Abdul Hadi.

Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II ini menambahkan, migrasi profesi ini terjadi karena hitungan pendapatan sebagai pekerja MBG dinilai lebih konkret dibanding insentif desa yang kerap tertunda. Ia pun meminta Mendes PDT menjadikan isu ini sebagai prioritas agar pemerintahan desa tidak lumpuh ditinggal pekerjanya.

“Jadi tidak lagi mengurus dusun, kemudian mengurus pekerjaan yang mereka mengatakan ini lebih berpenghasilan bagi mereka. Ini menjadi catatan, Pak Menteri, agar kemudian kita juga bisa memberikan kepastian kepada perangkat-perangkat desa kita sehingga mereka bisa konsisten untuk membantu pemerintah di dalam pembangunan di desa,” pungkas Politisi Fraksi PKS ini. •AMS/um