FGD di IPB University, BKSAP DPR RI Bahas Peran AI dalam Kedaulatan Pangan Indonesia

PARLEMENTARIA, Bogor – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan bahwa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah berkembang menjadi isu strategis yang tidak hanya berdampak pada sektor teknologi, tetapi juga menentukan posisi negara dalam percaturan global, termasuk dalam isu ketahanan pangan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI dalam rangka Focus Group Discussion (FGD) di IPB University, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/2/2026).

Bramantyo menjelaskan, BKSAP merupakan alat kelengkapan DPR RI yang memiliki mandat khusus menjalankan diplomasi parlemen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Tata Tertib DPR RI. “BKSAP adalah pintu diplomasi parlemen Indonesia. Kami menjembatani kepentingan nasional Indonesia dengan dinamika dan kepentingan global,” ujarnya.

Ia menambahkan, mandat BKSAP mencakup pembinaan hubungan persahabatan antarparlemen, penguatan kerja sama multilateral melalui berbagai organisasi internasional, serta memastikan keterlibatan aktif DPR RI dalam forum-forum global yang relevan bagi kepentingan nasional. Menurutnya, peran tersebut menjadi semakin penting seiring pesatnya perkembangan teknologi AI.

“AI hari ini bukan lagi wacana masa depan, tetapi realitas yang sedang menentukan arah ekonomi dan politik internasional,” tegas Bramantyo.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa isu AI telah menjadi agenda utama dalam berbagai forum parlemen internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), dan BRICS Parliamentary Forum. “Semua negara menyadari bahwa siapa yang menguasai data, algoritma, dan standar global AI, akan memiliki posisi tawar yang sangat kuat di tingkat internasional,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Bramantyo menekankan pentingnya keterlibatan aktif Indonesia dalam pembahasan tata kelola AI global.

“Jika kita tidak ikut aktif dalam merumuskan aturan dan standar AI, maka Indonesia hanya akan menjadi penerima kebijakan yang dibuat oleh negara lain, yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan tantangan kita,” ujarnya.

Sebagai respons atas urgensi tersebut, BKSAP DPR RI membentuk Panja AI sebagai langkah konkret untuk merumuskan kerangka kebijakan, regulasi, dan pengawasan AI yang adaptif dan berpihak pada kepentingan nasional. Bramantyo menyebut Panja AI dirancang secara inklusif dengan melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

“Kami ingin memastikan tata kelola AI di Indonesia dibangun secara partisipatif dan berorientasi pada kepentingan bangsa,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Terkait pemilihan IPB University sebagai lokasi FGD, Bramantyo menegaskan bahwa ketahanan pangan memiliki dimensi strategis bagi negara. “Pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi menyangkut keamanan nasional dan keberlangsungan hidup bangsa,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045 telah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama, sejalan dengan agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bramantyo, IPB University memiliki posisi strategis karena kontribusinya yang besar dalam pengembangan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan, termasuk melalui riset kecerdasan buatan, smart farming, dan inisiatif Agro Maritim 4.0.

“Kami ingin mendapatkan praktik terbaik dan pandangan akademis agar pemanfaatan AI benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan nasional,” katanya.

Ia berharap hasil FGD dan kunjungan kerja Panja AI BKSAP DPR RI ini dapat menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang konkret.

“Harapan kami, kebijakan AI yang dirumuskan ke depan mampu memberdayakan sektor pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkuat kedaulatan pangan Indonesia,” pungkas Bramantyo. •rdn