Anggota Komisi X DPR RI, Agung Widiyantoro saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Wali Kota Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026). Foto: UM/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Surakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Agung Widiyantoro, menilai sensus ekonomi menghadapi tantangan besar dalam menjaring aktivitas ekonomi, khususnya di kalangan generasi Z yang banyak bergerak di sektor informal dan tidak tercatat dalam pola kerja konvensional. Hal itu disampaikan Agung saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Wali Kota Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026).
Ia pun menyoroti kecenderungan anak muda yang lebih memilih pekerjaan informal dengan pola kerja fleksibel dan berbasis jaringan, namun memiliki potensi ekonomi yang besar. “Anak-anak muda sekarang banyak yang masuk ke pekerjaan informal. Tapi mereka punya jangkauan ekonomi. Pertanyaannya, strategi apa yang disiapkan BPS untuk menjaring itu?” kata Agung.
Menurutnya, sensus ekonomi jauh lebih kompleks dibanding sensus penduduk karena harus menggali jenis pekerjaan dan penghasilan yang tidak selalu tampak secara fisik maupun administratif. “Ada pekerjaan yang tidak nampak, tapi penghasilannya bukan ratusan juta, (tapi) bisa miliaran. Ini yang perlu strategi dan pola pertanyaan khusus,” ujarnya.
Dirinya juga menekankan, generasi Z dan milenial kini mendominasi struktur penduduk Indonesia dan memiliki karakter usaha yang unik, termasuk ekonomi digital, jasa informal, dan kegiatan produktif yang tidak tercatat dalam sistem formal. Sebab itu, ia meminta BPS menyusun pertanyaan yang singkat, sederhana, dan relevan dengan cara berpikir anak muda. Pendekatan bahasa, menurutnya, menjadi kunci agar responden bersedia memberikan data secara jujur.
“Mereka punya cara komunikasi sendiri. Kalau bahasanya terlalu formal, datanya bisa hilang,” katanya.
Ia turut mengingatkan agar pendekatan BPS, termasuk penggunaan maskot dan kampanye sensus, tidak menimbulkan persepsi bahwa pendataan ekonomi berkaitan dengan kepentingan pajak. “Jangan sampai muncul kesan BPS ini sama dengan pajak. Kalau sudah begitu, mereka bisa langsung menghindar,” ujarnya.
Tidak hanya itu saja, Agung menilai, tanpa pendekatan yang tepat terhadap generasi Z, banyak aktivitas ekonomi informal berisiko tidak tercatat, sehingga hasil sensus tidak mencerminkan kondisi riil perekonomian nasional. “Yang tidak kelihatan itu bisa hilang. Padahal ini ekonomi yang nyata dan besar,” tegasnya.
Menutup pernyataan, dirinya berharap sensus ekonomi ke depan mampu menjadi potret pembangunan ekonomi Indonesia secara menyeluruh, termasuk di daerah-daerah yang masih menghadapi kemiskinan ekstrem. “Sensus ekonomi ini harus menghasilkan output yang bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem dan pendidikan, tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar itu. •um/rdn