Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Foto : Farhan/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan memberikan catatan kritis terhadap kinerja sektor industri dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perindustrian RI. Putra menyoroti adanya kesenjangan (gap) yang lebar antara tingginya realisasi investasi dengan rendahnya tingkat utilisasi produksi pabrik.
Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi investasi tercatat mencapai Rp552 triliun. Namun, rata-rata utilisasi produksi nasional hanya berada di angka 61,89 persen. Putra menilai kondisi ini sebagai peringatan bahaya atau “lampu kuning” bagi perekonomian industri nasional.
“Utilisasi di bawah 70 persen kalau ekonomi industri itu lampu kuning. Jadi kayak ada gap-nya. Jadi artinya hampir 40 persen kapasitas mesin yang terpasang ini menganggur. Benar atau enggak ini? Antara Rp552 triliun sama 61 persen ini agak jauh Pak Menteri,” tegas Putra Nababan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengkritik program vokasi Kementerian Perindustrian yang dinilai belum masif. Ia menyebut lulusan vokasi yang hanya sekitar 6.000-an orang sangat kecil (0,03%) jika dibandingkan dengan total serapan tenaga kerja industri yang mencapai 20 juta orang.
“Kalau saya lihat ini kelasnya pilot project. Jadi kalau melihat bicara soal masif jangkauan dengan angka-angka ini, menurut saya ini jadi semacam contoh saja,” ujarnya.
Selain itu, Putra juga mempermasalahkan penurunan plafon kredit untuk industri padat karya yang mencapai 30 persen pada tahun 2026. Ia mempertanyakan keberpihakan bank Himbara, khususnya BNI yang menargetkan debitur nol untuk sektor ini, padahal industri padat karya sangat membutuhkan dukungan permodalan. •ipf,gal/aha