Anggota Komisi XII DPR RI, Junaidi Auly dalam Rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/01/2026). Foto: Wanda/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Junaidi Auly mengapresiasi pelaksanaan program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPPL) yang dinilai telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Junaidi, kedua program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap listrik. Ia menilai Lisdes dan BPPL telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di berbagai daerah dan patut untuk terus dilanjutkan.
“Kemudian saya ikut mengapresiasi program Lisdes dan BPPL. Saya kira ini adalah program yang sudah sangat dirasakan oleh masyarakat banyak dan cukup kami dukung untuk terus dilanjutkan,” ungkap Junaidi dalam Rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/01/2026).
Meski demikian, Junaidi memberikan catatan penting terkait aspek teknis pelaksanaan program, khususnya soal waktu realisasi. Ia menyoroti masih adanya keterlambatan pelaksanaan BPPL yang kerap menumpuk di akhir tahun anggaran.
“Hanya ingin sedikit catatan, jangan nunggu (pelaksanaan) di akhir-akhir tahun. Karena memang terlalu lama. Kalau mereka sudah didata dari awal tahun dan sudah ingin punya listrik, menunggu di akhir tahun itu kelamaan,” tegasnya.
Oleh karena itu, Junaidi mendorong Kementerian ESDM agar melakukan penyesuaian teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga realisasi Lisdes dan BPPL dapat dilakukan lebih awal dan tepat waktu.
“Saya kira bisa disesuaikan dari segi teknis waktu pelaksanaannya, realisasinya, sehingga masyarakat cukup terbantu dengan adanya BPPL ini,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Ia berharap ke depan program-program kelistrikan tersebut tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah. •ak, gal/rdn