Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady, saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi pembangunan Tol Serang–Panimbang, Serang, Banten, Kamis (22/1/2025). Foto: Fa/Karisma
PARLEMENTARIA, Serang – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menilai kejelasan skema pembiayaan menjadi faktor penentu dalam mempercepat penyelesaian pembangunan Tol Serang–Panimbang. Tanpa keputusan pendanaan yang tegas, menurutnya, proyek tersebut berpotensi kembali mengalami stagnasi.
Hal itu disampaikan Hamka saat Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi pembangunan Tol Serang–Panimbang untuk melihat langsung kondisi dan kendala yang masih dihadapi di lapangan.
Hamka mengungkapkan bahwa proyek tersebut masih membutuhkan tambahan anggaran agar seluruh ruas dapat diselesaikan secara menyeluruh. Kebutuhan dana tersebut muncul akibat berbagai dinamika lapangan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi sejak awal.
“Masih ada kebutuhan anggaran sekitar Rp1,6 triliun. Ini harus segera diputuskan agar pembangunan tidak tersendat,” kata Hamka saat ditemui Parlementaria di Serang, Banten, Kamis (22/1/2025).
Ia menjelaskan bahwa tambahan pembiayaan tersebut berkaitan dengan sejumlah faktor, antara lain penyesuaian teknis, kondisi geografis, serta penyelesaian pembebasan lahan. Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut harus dihadapi secara realistis dan diselesaikan secara paralel.
Hamka menilai bahwa dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai alternatif pembiayaan yang memungkinkan percepatan pembangunan. Ia menyebutkan bahwa sumber pendanaan tidak harus selalu bertumpu pada APBN murni.
“Yang penting ada kepastian. Mau lewat APBN, pinjaman dalam negeri, atau skema lain, silahkan dipilih yang paling memungkinkan, asalkan proyek ini bisa segera selesai,” ujar Legislator Fraksi Partai Golkar ini.
Selain pembiayaan, Hamka juga menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan lahan yang masih tersisa. Ia menilai, tanpa penyelesaian di tingkat tapak, tambahan anggaran pun tidak akan berdampak signifikan terhadap progres pembangunan.
“Anggaran dan penyelesaian lahan harus berjalan beriringan. Kalau salah satunya tersendat, pembangunan juga akan tersendat,” tegasnya.
Hamka memastikan bahwa Komisi V DPR RI akan terus memantau dan mengawal proses pengambilan keputusan pemerintah terkait kelanjutan proyek Tol Serang–Panimbang.
Menurutnya, DPR RI berkepentingan memastikan proyek strategis nasional tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. “Kami ingin tol ini benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat. Itu yang terus kami dorong melalui fungsi pengawasan Komisi V DPR RI,” pungkasnya. •fa/aha