Anggota Komisi VIII DPR RI, Haeny Relawati Rini Widyastuti, saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (22/1/2026). Foto: qq/Karisma.
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi VIII DPR RI, Haeny Relawati Rini Widyastuti, mengapresiasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur.
Dalam kunjungan yang dilakukan dalam rangka pengawasan kesiapsiagaan penanggulangan bencana tersebut, Haeny menilai sarana dan prasarana pendukung kebencanaan di Jawa Timur sudah semakin baik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan command center BPBD Jawa Timur yang dinilainya sebagai satu-satunya di Indonesia yang dibangun dan dibiayai melalui APBD provinsi.
“Ini adalah command center kebencanaan yang baru satu-satunya di Indonesia yang dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Timur. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, atas fasilitasi yang luar biasa ini,” ujar Haeny ujarnya usai pertemuan di Surabaya, Kamis (22/1/2026).
Ia juga menilai positif keberadaan fasilitas simulasi bencana, termasuk simulator gempa bumi dengan skala tinggi yang telah dicoba langsung oleh anggota Komisi VIII DPR RI. Meski demikian, Haeny menekankan perlunya peningkatan kualitas material bangunan dan piranti pendukung agar lebih tahan terhadap bencana, yang diharapkan mulai diterapkan pada 2026.
Selain aspek infrastruktur, Haeny menyoroti pentingnya edukasi kebencanaan sejak usia dini. Ia menilai simulasi kebencanaan bagi anak-anak PAUD perlu dilakukan dengan lebih serius, meskipun dikemas dalam suasana bermain.
“Usia PAUD adalah masa penting bagi perkembangan psikologis dan kecerdasan anak. Edukasi kebencanaan perlu ditanamkan secara sungguh-sungguh, seperti yang telah dilakukan di Jepang sejak usia TK,” katanya.
Haeny juga mendorong penguatan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat melalui metode yang lebih menarik dan mudah diingat, seperti lagu-lagu singkat yang dapat menjangkau seluruh lapisan usia. Ia mengapresiasi keberadaan mobil keliling sosialisasi BPBD Jawa Timur, namun berharap materi edukasi di dalamnya terus diperbarui agar lebih efektif.
Lebih lanjut, Haeny mengusulkan pembentukan Saka Kebencanaan di lingkungan Pramuka sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan generasi muda. Menurutnya, hal ini penting mengingat hampir seluruh wilayah Indonesia pada 2025–2026 tidak lepas dari potensi bencana.
Dalam aspek pemetaan, Haeny menilai masih perlu penyempurnaan peta kebencanaan, khususnya terkait potensi gunung api bawah laut yang belum sepenuhnya teridentifikasi. Ia mencontohkan wilayah Tuban dan Bawean yang beberapa kali mengalami aktivitas gempa akibat gunung api bawah laut, namun belum tercantum secara jelas dalam peta BPBD.
Ia mendorong agar peta kebencanaan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi disusun secara detail dan terintegrasi dengan peta nasional, serta disinergikan dengan data dari lembaga geospasial agar dapat mendukung perencanaan tata ruang yang lebih aman.
Selain itu, Haeny menekankan pentingnya pendekatan kebencanaan yang inklusif. Ia menyoroti perlunya penyesuaian bantuan logistik dan toolkit kebencanaan agar ramah bagi ibu hamil dan penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas mobil keliling sosialisasi.
“Kita harus memastikan penanggulangan bencana ini ramah disabilitas. Tidak semua warga masyarakat memiliki kondisi fisik yang sama. Saya ingin Jawa Timur bisa menjadi contoh pertama dalam hal kebencanaan yang inklusif,” tegasnya.
Haeny menambahkan, berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pendalaman Komisi VIII DPR RI, termasuk dalam proses evaluasi Undang-Undang tentang Kebencanaan yang saat ini tengah dilakukan oleh DPR RI. •qq/aha