E-Media DPR RI

Kawasan Industri BSD City Harus Mampu Jadi Percontohan Nasional soal Pemberdayaan UMKM dan CSR

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (15/1/2026). Foto : Tra/Andri.
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (15/1/2026). Foto : Tra/Andri.


PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan –
 Sebagai salah satu pionir kawasan pergudangan dan industri yang tertata dengan konsep modern dan ramah lingkungan, Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) City dapat menjadi percontohan nasional. Hal ini, khususnya, dalam pengembangan kawasan industri yang komprehensif, ramah lingkungan, serta mampu memberdayakan dan menyerap tenaga kerja lokal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“UMKM menjadi kata kunci bagi pertumbuhan ekonomi kita, dan tenaga kerja lokal itu menjadi yang pertama harus mendapatkan perhatian. Industri yang kita lihat hari ini, BSD City merupakan kawasan industri yang luar biasa dan komprehensif. Ini menjadi contoh yang sangat baik dan saya harap Kementerian Perindustrian dapat menjadikannya referensi dalam penyusunan RUU Kawasan Industri,” jelas Hendry dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (15/1/2026).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKS itu menegaskan bahwa penyerapan tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas dalam pengembangan kawasan industri. Selain itu, penguatan pendidikan vokasi juga dinilai sama pentingnya melalui penyelarasan yang konkret antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

“Tenaga kerja lokal harus mendapat perhatian utama, dan pendidikan vokasi harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri,” ujar Hendry.

Sebagai rujukan, Hendry mencontohkan praktik di Kawasan Industri MM2100, Cikarang, Bekasi, di mana puluhan perusahaan industri berkolaborasi menentukan jurusan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Menurutnya, model tersebut terbukti efektif dalam menciptakan tenaga kerja yang siap diserap industri sekaligus mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam rantai ekonomi kawasan.

“Kolaborasi industri dan pendidikan seperti ini membuat lulusan lebih siap kerja dan memberi ruang bagi UMKM untuk tumbuh,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa untuk mencapai link and match yang efektif antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri, diperlukan sistem yang menghubungkan langsung para lulusan SMK dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

 “Jadi kita ingin agar link and match ataupun match and link, kalau bahasa tadi match dulu baru kita link kan, ini betul-betul bisa terjadi dengan baik,” ujarnya.

Hendry menambahkan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi tenaga kerja lokal adalah kurangnya keterhubungan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar. Ia mengungkapkan bahwa ketika tenaga kerja lokal sudah terhubung dengan pendidikan vokasi yang sesuai, maka perusahaan-perusahaan industri siap menerima mereka, bahkan menjamin 100 persen penyerapan tenaga kerja dari lulusan tersebut.

“Dengan cara ini, diharapkan tidak ada lagi pengangguran di kalangan lulusan SMK yang dihasilkan oleh kawasan industri,” tambahnya.

Hal senada turut disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang menekankan bahwa keberadaan kawasan industri harus memberikan kontribusi nyata bagi penguatan UMKM di sekitarnya. Menurutnya, pengembangan kawasan industri tidak dapat dipisahkan dari upaya pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah agar mampu tumbuh dan berdaya saing.

Saleh menuturkan, kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk dukungan, mulai dari pembinaan usaha, pelatihan peningkatan kapasitas, hingga pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah menjadi kewajiban pelaku industri. Selain itu, keterlibatan industri dalam pendidikan vokasional juga dinilai penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan.

“UMKM di sini jumlahnya banyak, sehingga kami berharap perusahaan hadir melalui pembinaan, pelatihan, CSR, hingga dukungan pendidikan vokasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mendorong agar kolaborasi antara industri dan masyarakat tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan. Keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan, pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon, serta kerja sama dengan komunitas lokal dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab kawasan industri.

 “Pendekatan ini penting agar manfaat pembangunan kawasan industri dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat sekitar,” kata Saleh.

Sebelumnya Kepala Divisi CSR Sinarmas Adhityo Galih Priyambodo dalam paparannya menuturkan CSR Sinar Mas Land berkomitmen dan sangat concern untuk turut mengembangkan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun informal.

“Beberapa program CSR yang berkontribusi terhadap pendidikan di antaranya program Bina Sekolah (Sekolah Berhati), Pengembangan Budaya Literasi, Bantuan Pendidikan, Bantuan Sekolah, dan Green Camp,” imbuhnya. •tra/rdn