Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2026). Foto: Farhan/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI La Tinro menyoroti masih rendahnya Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) di wilayah Indonesia Timur khususnya di Papua yang dinilai jauh tertinggal dari rata-rata nasional. Ia menyebut saat ini Indeks TGM di Papua masih jauh di bawah skor rata-rata nasional yang berada di angka 72,44. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena bertolak belakang dengan capaian nasional yang relatif baik.
“Kalau kita melihat lagi angka-angka masalah Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), khususnya di Indonesia Timur dan lebih terkhusus di Papua, hal ini sangat mengherankan karena angkanya berada di 38,8 persen, jauh di bawah standar nasional,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2026).
Diketahui berdasarkan data Survei Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dari Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa wilayah di Papua masuk kedalam provinsi dengan Indeks Tingkat Kegemaran Membaca terendah di Indonesia. Diantaranya yakni, Papua Pegunungan 59,29; Papua Barat Daya 54,89; Papua Selatan 54,82; Papua Tengah 52,06; Papua 50,86 dan Papua Pegunungan 38,83.
Namun, di tengah situasi keterbatasan anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, La Tinro mendorong agar Perpusnas lebih memfokuskan penggunaan dana pada wilayah dengan capaian TGM rendah. Ia menilai kebijakan afirmatif perlu diarahkan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di kawasan Indonesia Timur.
“Saya hanya ingin menyampaikan satu saran, dengan dana yang terbatas ini mengapa tidak kita fokuskan kepada daerah-daerah yang TGM-nya masih sangat rendah, khususnya wilayah 3T serta Indonesia Timur, terutama Papua,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut.
La Tinro berharap kebijakan dan program literasi Perpusnas pada tahun 2026 dapat lebih berpihak pada daerah tertinggal guna memperkecil kesenjangan literasi dan mendorong pemerataan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia. •tns/gal