Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin. Foto: Jaka/Karisma.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin, mengapresiasi langkah tegas Kementerian Pertanian (Kementan) yang membongkar penyelundupan 133,5 ton bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Langkah tersebut menurutnya sangat krusial untuk melindungi petani lokal dari ancaman anjloknya harga akibat serbuan komoditas ilegal di pasar domestik.
“Pembongkaran penyelundupan bawang bombay ini patut diapresiasi. Negara harus hadir melindungi petani. Jika bawang bombay ilegal dibiarkan masuk, petani kita yang akan paling dirugikan karena kalah harga di pasar,” ujar Usman Husin dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Diketahui, Kementan menyita 133,5 ton bawang bombay ilegal di Semarang, Jawa Tengah. Komoditas tersebut diketahui masuk tanpa dokumen resmi dan tidak melalui proses karantina yang dipersyaratkan oleh regulasi nasional. Situasi ini dipandang akan merugikan petani lokal yang tengah berjuang dari himpitan biaya produksi dan cuaca ekstrem.
Maka dari itu, Usman mendesak pemerintah agar mengusut tuntas jaringan di balik penyelundupan tersebut termasuk mengejar dalangnya. Menurutnya, praktik penyelundupan pangan adalah ancaman serius terhadap kedaulatan pangan nasional yang tidak boleh dianggap remeh oleh aparat penegak hukum.
“Penyelundupan ini tidak boleh dianggap remeh. Saya mendukung Kementan membongkar sindikat ini sampai ke akar-akarnya agar tidak menjadi pintu masuk bagi penyelundupan komoditas pangan lainnya,” tegas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Selain aspek ekonomi, Usman menyoroti risiko kesehatan dan keamanan hayati. Produk pangan ilegal yang masuk tanpa prosedur karantina berpotensi membawa penyakit atau bakteri berbahaya yang dapat merusak ekosistem pertanian nasional serta membahayakan kesehatan konsumen.
“Kita tidak pernah tahu asal-usul dan keamanan bawang ilegal tersebut. Ini berbahaya bagi pertanian dan kesehatan masyarakat. Keamanan pangan harus menjadi prioritas negara,” tambahnya.
Legislator asal NTT ini pun mendorong pemerintah untuk terus memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk impor serta memastikan distribusi pangan berjalan transparan. Ia berharap pasar domestik memberikan ruang yang adil bagi produk lokal agar petani bawang dapat mencapai taraf hidup yang sejahtera.
“Para petani bawang harus untung dan sejahtera. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik ilegal yang merusak pasar dan mematikan usaha petani kecil,” pungkasnya. •hal/rdn