Anggota Komisi X DPR RI Mercy Chriesty Barends saat mengikuti Rapat Kerja dengan Mendikdasmen di Ruang Rapat Komisi X, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025). Foto: Tari/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Mercy Chriesty Barends meminta pemerintah melalui Kemendikdasmen memastikan proses pembelajaran pasca kebencanaan tetap berjalan di Sumatera. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pendataan sekolah-sekolah yang rusak, memetakan keperluan untuk memastikan anak-anak tetap bisa belajar, serta pemberian layanan psikososial bagi para korban.
“Kemendikdasmen harus memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan pasca kebencanaan, dan apabila terjadi relokasi pembelajaran jarak jauh juga harus dipastikan terlaksana”, ungkapnya saat Rapat Kerja dengan Mendikdasmen di Ruang Rapat Komisi X, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Ia menegaskan pentingnya langkah cepat agar hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi. Menurutnya, pemulihan fasilitas pendidikan juga harus menjadi prioritas utama dalam penanganan pasca bencana. Dia mengatakan menyelamatkan sarana belajar sama dengan menjaga masa depan generasi muda.
Di sisi lain, ia menekankan bahwa pemulihan psikososial bagi siswa dan guru yang terdampak bencana di Sumatera juga harus menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, penanganan pascabencana banjir di Sumatera Barat (Sumbar), Aceh, dan Sumatera Utara (Sumut) tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur pendidikan.
“Pemulihan Psikosisal pasca bencana memang harus menjadi perhatian utama, namun pemerintah juga perlu memikirkan aspek-aspek lainnya yang berpotensi terjadi pada saat dipenampungan termasuk kekerasan”, imbuhnya.
Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah menggandeng konselor sekolah, psikolog, dan tenaga pendidik untuk mengadakan kegiatan trauma healing, kelas kreatif, seni, hingga permainan terstruktur. Lebih lanjut, ia meminta Kemendikdasmen memastikan anggaran yang ada tersedia. Menurutnya, kebijakan yang direncanakan akan percuma apabila anggaran tidak tercukupi. “Intinya anggarannya harus ada, jangan hanya kebijakan saja yang direncanakan,” katanya. •tn/aha