Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina saat mengikuti Tim Kunspek Komisi VIII DPR rapat dengan jajaran Pemprov Sumut, di Medan, Sabtu (6/12/2025). Foto: Jaka/vel.
PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mendorong kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinergi karena dampak bencana tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pemulihan harus memastikan keberlanjutan kehidupan para penyintas, terutama kelompok rentan.
“Nantinya upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat juga akan dikomunikasikan kepada Kementerian Perekonomian agar program pemberdayaan dapat diberikan kepada warga yang kehilangan mata pencaharian,” ujar Selly usai mengikuti Tim Kunspek Komisi VIII DPR rapat dengan jajaran Pemprov Sumut, di Medan, Sabtu (6/12/2025).
Dalam waktu dekat, kata Politisi F-PDI Perjuangan ini, Komisi VIII akan menggelar rapat kerja terkait usulan tambahan anggaran, terutama untuk mendukung relokasi dan kebutuhan darurat yang disampaikan pemerintah daerah. Proses tersebut menunggu data final dari pemerintah kabupaten/kota yang menjadi dasar penghitungan kebutuhan bantuan tambahan.
“Kami juga menekankan agar seluruh alokasi anggaran, mulai dari APBD hingga dana pusat dan bantuan masyarakat, diawasi secara ketat agar tidak menjadi celah penyalahgunaan,” terangnya.
Selain itu, Legislator Dapil Jabar VIII ini juga menyoroti keberlanjutan sekolah rakyat yang telah berjalan di beberapa lokasi bencana. Komisi VIII menilai pemerintah harus memastikan pendidikan anak-anak terdampak tetap berlangsung tanpa hambatan, termasuk potensi relokasi sekolah dan dukungan bagi siswa yang menempuh pendidikan di luar Sumatera Utara. “Kami juga nanti akan meminta Komisi X DPR untuk mempertimbangkan pembebasan biaya pendidikan bagi mahasiswa korban bencana,”ucapnya.
Selly juga menegaskan, pentingnya percepatan relokasi warga terdampak, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, serta transparansi penggunaan anggaran yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diketahui terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk BNPB dan Kementerian Sosial, untuk menangani dampak bencana yang mempengaruhi sekitar satu juta warga di 16 kabupaten/kota. Bantuan darurat telah disalurkan, namun relokasi dan mitigasi jangka panjang menjadi perhatian utama DPR. •jk/aha