E-Media DPR RI

Literasi Digital Masih Rendah, Himbara Perlu Gencarkan Sosialisasi ‘E-Money’ dan ‘Mobile Banking’

Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI usai pertemuan di Badung, Bali, Jumat (5/12/2025). Foto: Nadya/vel.
Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI usai pertemuan di Badung, Bali, Jumat (5/12/2025). Foto: Nadya/vel.


PARLEMENTARIA, Badung— 
Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti peningkatan transaksi digital dan e-wallet, khususnya saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Meskipun demikian, ia menyoroti masih rendahnya literasi perbankan masih menjadi hambatan pelayanan publik. 

Karena itu, ia meminta Himpunan Bank Negara (Himbara) meningkatkan sosialisasi e-money, top-up tol, keamanan digital, dan pemanfaatan layanan elektronik lainnya. Karena itu, ia menegaskan bahwa literasi tidak akan berjalan tanpa sosialisasi intensif. 

“Sistem bisa canggih, tapi kalau masyarakat tidak paham, tidak akan efektif. Literasi harus dibarengi pemahaman,” ujarnya kepada Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI di Badung, Bali, Jumat (5/12/2025).

Danantara mendukung hal tersebut, menekankan kualitas pelayanan publik sebagai fokus pengawasan kinerja BUMN.  “Tagline kami ‘melayani dengan sepenuh hati’ berarti pelayanan harus optimal, terutama saat transaksi meningkat di masa Nataru,” ujar SVP Insurance Business Performance Asset Optimization PT. Danantara Aset Manajemen, Nora Osloi.

Paparan Mandiri menunjukkan peningkatan pengguna Livin dan e-money, dengan kesiapan 310 ribu EDC, 13 ribu ATM/CRM, dan penyiapan >2x lipat kartu e-money untuk antisipasi arus wisatawan. BNI mencatat peningkatan pengguna digital di Bali sebesar 2,6 kali lipat YoY melalui Wondr dan BNIDirect, dengan kenaikan rekening tabungan 29% YoY.

Komisi VI menilai sosialisasi digital banking akan mencegah penumpukan transaksi, mengurangi risiko layanan down, dan memberi kemudahan bagi masyarakat yang berlibur. Penguatan literasi ini menjadi bagian dari mandat kunjungan sesuai dengan TOR dan dibahas dalam sesi pengawasan DPR. •ndy/rdn