Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera saat kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Rabu (26/11/2025). Foto : Mfn/Andri
PARLEMENTARIA, Sambas – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan perlunya political will yang kuat serta strategi komprehensif dalam mempercepat pembangunan wilayah perbatasan Indonesia. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Rabu (26/11/2025).
Dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan tiga poin utama yang menjadi perhatian Panja. Pertama soal political will yang jelas untuk wilayah perbatasan. Menurutnya, masyarakat di perbatasan dapat melihat dengan sangat jelas perbedaan tingkat kesejahteraan antara Indonesia dan negara tetangga, khususnya Malaysia. Ia mencontohkan kebutuhan masyarakat yang masih bergantung pada Malaysia, seperti pembelian gas hingga layanan kesehatan.
“Teman-teman masyarakat kita melihat langsung bagaimana kehidupan di Indonesia dan Malaysia. Bahkan untuk beli gas atau berobat pun masih banyak yang ke Malaysia. Maka harus ada political will yang jelas,” ujarnya. Politisi Fraksi PKS ini juga mengapresiasi dorongan Komisi II DPR RI agar pemerintah memberikan treatment khusus bagi daerah perbatasan.
Kedua, strategi komprehensif dan kolaboratif, dimana Mardani menekankan perlunya strategi menyeluruh yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari BUMN, pemerintah daerah, masyarakat, hingga NGO. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan memerlukan gerakan bersama.
“Kalau kita miskin dan sekitar kita juga miskin mungkin tidak terlalu berat. Tapi kalau kita miskin dan tetangga sangat kaya, itu terasa sekali. Ini butuh kerja bareng-bareng,” jelas Mardani.
Terakhir, aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Panja juga mencatat aspirasi masyarakat terkait pembentukan DOB di kawasan perbatasan Kalimantan. Mardani menilai wacana tersebut patut dipertimbangkan, mengingat pembentukan DOB di Papua pada periode lalu terbukti efektif dalam memperkuat tata kelola dan pelayanan publik. “Kalimantan, khususnya wilayah perbatasan, sangat layak mendapatkan DOB baru,” tegasnya.
Mardani menyebut Panja akan mengajak Kemendagri, BNPP, Kementerian Keuangan, Bappenas, kepolisian, dan kementerian teknis lainnya untuk duduk bersama melakukan pemetaan akurat dan merumuskan langkah-langkah kebijakan.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah pusat, ia menilai kolaborasi multipihak menjadi kunci. “Ini panja yang rumit. Fiskal pemerintah sedang tipis, tapi ini tidak bisa ditunda. Kita butuh kolaborasi dengan private sector, masyarakat, pemda, kampus, dan semua pihak. Pengelolaan perbatasan harus kuat teknokratis, ekonomis, sekaligus ekologis,” tutupnya. •mfn/aha