Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima saat bertukar cenderamata usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang berlangsung di Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (2/12/2025). Foto: Rizki/vel.
PARLEMENTARIA, Sukabumi – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengapresiasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Sukabumi yang disampaikan secara komprehensif dan terbuka oleh Wali kota Sukabumi Ayep Zaki dan seluruh jajaran dinas Pemerintah Kota Sukabumi, selama delapan bulan pasca dilantik.
Aria Bima menyatakan hal tersebut menunjukkan bentuk transparansi dan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memetakan capaian, tantangan, serta arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi ke depan.
“Tadi saya mengapresiasi Pak Wali Kota yang telah memberikan kesempatan kepada seluruh dinasnya untuk menyampaikan delapan bulan kinerjanya selama beliau menjabat setelah dilantik, gambaran realitas yang ada, dan juga prospek ke depan Sukabumi akan dibawa ke arah mana,” ujar Aria Bima usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang berlangsung di Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (2/12/2025).
Selain itu, Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V itu juga menyoroti cara Pemkot Sukabumi menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi secara nasional. Ia menilai Pemkot mampu menanganinya tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
“Satu hal yang cukup menarik adalah cara menyikapi anggaran pendapatan dan belanja negara. Seperti kita sudah kelihatan semua, menjadi efisiensi untuk transfer daerah yang disikapi dengan tidak mengurangi pelayanan publik ya. Tidak mengurangi pelayanan publik kepada masyarakat,” tegasnya.
Tidak hanya mampu mempertahankan kualitas layanan, politisi dari Fraksi PDIP itu juga mengapresiasi langkah-langkah terobosan Wali Kota Sukabumi dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM. Salah satunya melalui program wakaf tunai produktif dan penyaluran dana untuk program kemaslahatan bantuan UMKM melalui pinjaman tanpa bunga yang digagas Ayep Zaki.
“Bahkan ada langkah-langkah terobosan, misalnya untuk meng-empowering pemberdayaan UMKM, ada pra UMKM lewat dana wakaf. Dana wakaf yang dikoordinasikan sampai hari ini sudah 500 juta, yang itu dipinjamkan, pinjaman dari 250 ribu sampai 1 juta tanpa bunga,” ungkapnya.
Perlu diketahui kebijakan tersebut juga menjadikan Sukabumi sebagai kota pertama di Indonesia yang resmi mengintegrasikan wakaf dalam kebijakan pembangunan daerah. Di sisi lain, Aria Bima menyoroti kebutuhan percepatan transformasi digital di lingkungan Pemkot Sukabumi. Meski demikian, ia mengapresiasi pola penerapan digitalisasi yang dilakukan secara bertahap sesuai kondisi daerah.
“Memang ada hal yang kurang seperti persoalan transformasi tentang digitalisasi. empowering standar kompetensi mengenai digitalisasi memang tidak dilakukan secara serentak, mungkin juga disesuaikan dengan situasi kondisi di Sukabumi,” jelasnya.
Ia meyakini bahwa komitmen Pemkot dalam memperluas digitalisasi layanan publik dan meningkatkan kompetensi ASN akan membawa dampak signifikan bagi peningkatan kualitas pelayanan. “Tapi bahwa digitalisasi di berbagai pelayanan ini akan terus dimaksimalkan karena digitalisasi akan memperpendek waktu di dalam hal-hal yang menyangkut pelayanan publik,” pungkasnya. •rr/aha