Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka pengawasan pelaksanaan program MBG DI Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (1/12/2025). Foto: Eko/vel.
PARLEMENTARIA, Bandung – Komisi IX DPR RI berkomitmen agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, merata, dan berkualitas bagi seluruh penerima manfaat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) dalam rangka pengawasan pelaksanaan program nasional tersebut, ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (1/12/2025).
Putih Sari menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan MBG. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan mandat strategis dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.
“Program MBG bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan mampu berkompetisi di masa depan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Capaian dan Tantangan Implementasi MBG Nasional
Hingga 11 November 2025, Program MBG telah menjangkau 41,6 juta penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD hingga SMA, anak balita, hingga ibu hamil dan menyusui. Anggaran nasional yang terserap juga telah mencapai 61,23 persen.
Selain itu, Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) sebagai dapur produksi MBG sudah terbentuk 14.773 unit dari target 30.000 unit secara nasional.
Namun, Putih Sari menekankan bahwa capaian tersebut harus dibarengi dengan peningkatan aspek keamanan pangan. Berdasarkan data BGN dan Badan POM, terdapat 211 kasus keracunan pangan terkait MBG sepanjang 2025 dengan total 11.640 penerima manfaat terdampak. Dari jumlah tersebut, 636 orang dirawat inap, sementara sekitar 11.004 lainnya menjalani perawatan jalan.
Sementara itu, dari total SPPG yang beroperasi, hanya 1.525 unit yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ini menjadi alarm bagi kita. Penguatan surveillance, percepatan sertifikasi SLHS, dan standardisasi proses produksi merupakan syarat mutlak agar program ini tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat,” kata Putih Sari.
Kabupaten Bandung Jadi Lokasi Penting Pelaksanaan MBG
Kabupaten Bandung termasuk kabupaten dengan cakupan penerima manfaat MBG cukup besar. Di wilayah ini, terdapat puluhan SPPG aktif yang melibatkan UMKM lokal untuk pemenuhan bahan pangan.
Salah satu titik yang menjadi objek peninjauan Komisi IX adalah SPPG Bojongsoang Tegalluar 2, yang dikenal memiliki kapasitas produksi harian tinggi serta fasilitas dapur terstandar. SPPG ini melayani ribuan siswa dan beroperasi dalam koordinasi erat dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
Namun demikian, Putih Sari menyoroti perlunya percepatan pemenuhan standar higiene dan sanitasi di seluruh SPPG, khususnya di wilayah dengan jumlah penerima manfaat besar seperti Kabupaten Bandung.
Perkuat Koordinasi Lintas Sektor dan Mekanisme Pengawasan
Komisi IX menekankan bahwa pengawasan mutu pangan harus dilakukan secara lebih sistematis. Putih Sari meminta agar mekanisme pelacakan cepat (rapid tracking) diintegrasikan dengan pemeriksaan rutin oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
“Kami ingin memastikan bahwa semua proses mulai dari penyusunan menu, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi berlangsung sesuai standar keamanan pangan,” ujarnya.
Selain meninjau fasilitas, Komisi IX juga membuka dialog dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung—mulai dari perwakilan dari Bupati Bandung, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Balai Besar POM Bandung, BKKBN Jawa Barat, BPJS Kesehatan, kepala sekolah pelaksana MBG, hingga koordinator wilayah SPPG dan UMKM pangan lokal.
“Kehadiran kami bukan hanya untuk melihat, tetapi juga untuk mendengar. Suara daerah dan pengalaman para pelaksana di lapangan sangat penting dalam penyempurnaan kebijakan,” tegas Putih Sari.
Komitmen Komisi IX untuk Penguatan MBG Nasional
Putih Sari memastikan seluruh masukan dari daerah akan dibawa ke pusat sebagai bahan bagi Komisi IX DPR RI dalam memberikan rekomendasi kepada BGN, Kementerian Kesehatan, Badan POM, hingga BPJS Kesehatan.
Menurutnya dengan kunjungan ini menegaskan komitmen Komisi IX ingin memastikan MBG berjalan tanpa kendala. “Komisi IX akan terus mengawal agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan aman, tepat sasaran, dan benar-benar menjadi upaya strategis dalam pembangunan SDM Indonesia,” pungkasnya. •ssb/rdn