E-Media DPR RI

Komisi IX Minta Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Pengawasan Pangan di Daerah

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Cirebon di Kantor Bupati Cirebon, Senin (1/12/2025). Foto: Eno/vel.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Cirebon di Kantor Bupati Cirebon, Senin (1/12/2025). Foto: Eno/vel.


PARLEMENTARIA, Cirebon
 — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menegaskan pentingnya penguatan sistem peringatan dini dan pengawasan pangan di daerah sebagai langkah mencegah kejadian-kejadian darurat kesehatan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Cirebon di Kantor Bupati Cirebon, Senin (1/12/2025).

Menurut Nihayatul, berbagai kasus yang melibatkan keracunan makanan, distribusi pangan berbahaya, hingga lemahnya pengawasan fasilitas publik menunjukkan bahwa sistem peringatan dini belum berjalan optimal. Ia menilai pemerintah daerah harus memiliki standar operasional yang lebih kuat agar potensi ancaman kesehatan dapat terdeteksi sejak awal.

Ia menegaskan bahwa pengawasan pangan harus mencakup seluruh rantai distribusi, mulai dari produksi, pengecer, hingga pedagang di sekitar sekolah. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai keamanan pangan juga harus diperkuat mengingat kasus-kasus belakangan ini didominasi oleh kurangnya pemahaman konsumen terhadap risiko produk yang tidak jelas asal-usulnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nihayatul juga meminta agar pemerintah daerah meningkatkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan kebijakan perlindungan anak dan keluarga terkait keamanan konsumsi berjalan efektif. “Perlindungan anak harus menjadi prioritas, terutama karena banyak korban kasus pangan berasal dari kelompok usia sekolah,” ujarnya.

Ia berharap setelah pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan evaluasi menyeluruh dan menyiapkan langkah penanganan terpadu yang dapat dijadikan contoh bagi daerah lain di Jawa Barat. •eno/aha