Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat dalam 21st AIPA Roadshow di IPB University, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/11/2025). Foto : We/Andri
PARLEMENTARIA, Bogor – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menyoroti persoalan mendasar yang masih membelenggu sektor pertanian Indonesia, khususnya terkait masih minimnya petani sejahtera serta absennya regulasi yang memberikan kepastian usaha.
Hal tersebut ia sampaikan dalam 21st AIPA Roadshow bertema “Seeds of Policy, Roots of Sustainability: The Role of Parliaments in Promoting Responsible Investment in Food, Agriculture and Forestry in ASEAN” yang digelar di IPB University, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/11/2025).
Syahrul menilai mayoritas petani Indonesia masih bekerja tanpa fondasi bisnis yang kuat. Menurutnya, pola pikir yang berkembang saat ini membuat petani hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bukan pada pembangunan usaha jangka panjang yang menguntungkan.
“Karena petani belum berbasis pada bisnis. Petani hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Harusnya idenya besar. Karena memang petani tidak mendapatkan ilmu bisnisnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut semakin diperburuk oleh kurangnya regulasi pemerintah yang memberikan dukungan komprehensif kepada petani. Syahrul menyebut masih banyak petani yang merasa tidak mendapatkan kepastian, baik dari sisi subsidi, kualitas bibit, maupun jaminan pasar.
“Pemerintah tidak memberikan regulasi yang memberikan subsidi yang jelas bagi petani. Seringkali traumanya para petani, setelah ditanam, seperti tomat, ketika panen tiba-tiba harganya turun,” katanya.
Menurutnya, negara harus hadir melalui penetapan harga yang ekonomis dan stabil, termasuk memberikan jaminan pembelian hasil pertanian agar petani tidak terus-menerus merugi. Ia menegaskan perlunya kebijakan yang mengikat, tidak hanya pada pemberian pupuk bersubsidi dan bibit berkualitas, tetapi juga pada keberlanjutan pasar.
“Harus ada penetapan harga yang ekonomis dari pemerintah. Selain pupuk disubsidi, bibitnya berkualitas, alat pertaniannya diberikan, juga harus diberikan jaminan bahwa ketika dipanen, hasil pertanian itu dibeli, ada pasarnya. Kalau tidak ada pasar yang tersedia, maka tanggung jawab pemerintah untuk membeli,” tegasnya.
Syahrul optimistis, apabila pemerintah memberikan jaminan pasar dan harga, maka sektor pertanian akan menjadi lebih menarik dan menguntungkan bagi masyarakat. “Sehingga ada jaminan bahwa pertanian itu Insya Allah akan selalu untung,” tandas Politisi Fraksi PKS ini. •we/rdn