Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII di PT Tenaga Listrik Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Rabu (26/11/2025). Foto : Dip/Andri
PARLEMENTARIA, Bengkulu – Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, menyoroti sejumlah kekurangan dalam pengelolaan PLTU Bengkulu setelah melakukan peninjauan langsung. Ia menyebut banyak aspek yang perlu segera dibenahi agar operasional PLTU memenuhi standar keselamatan dan lingkungan.
Menurutnya, penutup (covering) batu bara belum optimal sehingga menimbulkan debu ke area sekitar. Kondisi akses jalan menuju PLTU juga dinilai kurang layak. “Covering batubara belum baik, debunya kemana-mana, jalannya juga perlu dibenahi,” ujarnya kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII di PT Tenaga Listrik Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Rabu (26/11/2025).
Kemudian, ia juga menilai kontribusi CSR PLTU masih sangat minim dibandingkan dengan skala perusahaan. Selain itu, laporan nelayan mengenai penurunan hasil tangkapan akibat dugaan pencemaran dinilai perlu ditindaklanjuti.
Lebih lanjut, tidak hanya soal teknis, ia menyesalkan sikap tertutup PLTU terhadap pemerintah daerah. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu bahkan mengaku tidak pernah diberi akses masuk. “Harusnya PLTU menghormati wakil rakyat yang dipilih warga untuk menyuarakan kepentingan mereka,” tegasnya.
Ia meminta PLTU memperbaiki komunikasi dengan pemerintah daerah dan membuka diri terhadap fungsi pengawasan. “Jangan sampai wakil rakyat tidak diberi akses. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tutupnya. •dip/rdn