Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti saat mengikuti RDP dan RDPU Dirjen Imigrasi, Ombudsman RI serta Perwakilan DEMOSDUWHV di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Foto: Runi/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menyoroti persoalan dalam proses seleksi Surat Dukungan untuk Working Holiday Visa (SDUWHV) dengan sistem digitalisasi. Menurutnya, sistem digitalisasi yang diharapkan menjadi solusi justru tetap menyisakan masalah yang harus diselesaikan secara bijaksana. Karena itu, ia meminta Dirjen Imigrasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepanitiaan, terutama personel yang bertanggung jawab mengelola sistem dan server.
“Saya ingin Pak Dirjen mengevaluasi kepanitiaan ini, terutama personal-personal yang melakukan, server. Supaya, jangan sampai nanti itu berdampak kepada institusi imigrasi, Pak,” ujarnya dalam RDP dan RDPU Dirjen Imigrasi, Ombudsman RI serta Perwakilan DEMOSDUWHV di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Ia juga menyoroti bahwa ke depan jumlah pendaftar dipastikan melonjak seiring dibukanya peluang SDUWHV ke negara lain seperti Selandia Baru dan Kanada. Dengan tingginya minat generasi muda, menurut Rinto, Dirjen Imigrasi perlu menyiapkan standar yang lebih jelas untuk mengakomodasi kompetisi yang semakin ketat. Ia mendukung usulan agar penilaian peserta tidak hanya berdasarkan sistem cepat-klik, tetapi juga melibatkan tambahan kriteria seperti pengalaman kerja atau sertifikat kompetensi.
Rinto menilai langkah ini penting agar peserta yang berangkat dapat menjadi representasi positif bagi Indonesia. “Jangan sampai nanti mereka hadir di sana menjadi potret Indonesia yang kurang bagus. Justru kita ingin mereka yang hadir di sana, selain pengalaman individual, selain rezeki yang individual, tetapi juga ada potret yang baik buat bangsa dan negara kita di Australia maupun nanti Selandia Baru dan Kanada,” jelasnya. •gal/rdn