Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri ESDM yang digelar di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025). Foto : Jaka/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana menyoroti sejumlah capaian penting sekaligus memberikan masukan untuk pelaksanaan program kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke depan. Selain capaian lifting, Dewi juga menyoroti langkah tegas Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minerba dalam melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan yang tidak sesuai aturan.
“Yang pertama tentu kami mengapresiasi pencapaian lifting minyak nasional yang sejak Oktober 2025 mencapai rata-rata sekitar 605.000 barel per hari. Ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2008, dan kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri ESDM atas kerja kerasnya. Kami tahu itu bukan hal yang mudah,” ungkap Dewi dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri ESDM yang digelar di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Tak hanya itu, Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut juga menyampaikan apresiasi terhadap Dirjen Minerba yang telah menutup 190 IUP terkait dengan reklamasi. Bahkan, ia menyebut penertiban tambang ilegal di Bangka Belitung (Babel) yang sudah berlangsung puluhan tahun akhirnya mulai dilakukan. Hal ini dinilainya merupakan langkah awal yang baik, sehingga ia mengaku optimis penertiban ini akan terus berlanjut di daerah-daerah lain yang menjadi pusat pertambangan ilegal.
Lebih lanjut, Dewi juga menyoroti kebijakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang bertujuan untuk menambah lifting migas nasional. Ia menilai regulasi tersebut sebagai langkah progresif, namun mengingatkan perlunya percepatan dalam implementasinya.
“Hanya saja, kami berharap agar perizinan bagi koperasi dan UMKM yang telah memenuhi persyaratan sesuai Permen tersebut bisa dipercepat. Kami sudah berdiskusi dengan Kepala SKK Migas dan Dirjen Migas untuk mengurai bottleneck yang menghambat pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Dewi juga menyampaikan aspirasi terkait realisasi anggaran Rp4,3 triliun untuk program listrik desa (Lisdes), Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), Jaringan Gas (Jargas), dan pembangunan pipa gas. Ia berharap serapan anggaran tersebut dapat maksimal menjelang akhir tahun.
“Karena anggaran Rp4,3 triliun itu baru disahkan pada Agustus lalu, kami berharap pelaksanaannya bisa mencapai minimal 90 persen. Jangan sampai serapan rendah mengakibatkan alokasi tahun berikutnya, tahun 2026, justru dikurangi,” tegas Dewi.
Melalui forum tersebut, Dewi Yustisiana menegaskan komitmen Komisi XII DPR RI untuk terus mendukung langkah-langkah strategis Kementerian ESDM, baik dalam menjaga ketahanan energi nasional, memperkuat tata kelola pertambangan, maupun memastikan keberpihakan terhadap masyarakat melalui pemerataan akses energi. •pun/rdn