E-Media DPR RI

Musa Rajekshah Soroti Kondisi Kantor BMKG Belawan yang Tergenang Banjir Rob

Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah. Foto : Dok/Andri
Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah. Foto : Dok/Andri

 

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas dan infrastruktur Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di daerah-daerah rawan bencana, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Musa menjelaskan bahwa wilayah Sumatera Utara memiliki karakteristik geografis yang rentan terhadap bencana alam, mengingat provinsi tersebut memiliki dua garis pantai besar, yakni Pantai Timur dan Pantai Barat Sumatera.

“Daerah saya di Sumatera Utara itu ada dua pesisir, Pantai Timur dan Pantai Barat. Penting bagi Basarnas dan BMKG untuk memberikan perhatian lebih sejak awal terkait potensi rawan bencana di wilayah tersebut,” ujar Musa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 hingga November 2025 serta rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Legislator Dapil Sumatera Utara I ini menyoroti masih terbatasnya pos-pos dan kantor fisik BMKG maupun Basarnas di beberapa daerah di Sumatera Utara. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat efektivitas pelayanan informasi cuaca dan mitigasi bencana bagi masyarakat pesisir.

Ia mencontohkan kondisi Kantor Stasiun Meteorologi Maritim Belawan, yang menurutnya dalam keadaan memprihatinkan. Saat melakukan kunjungan ke lokasi tersebut pada 30 September lalu, Musa mendapati kantor tersebut sering mengalami banjir rob dua kali dalam sebulan.

“Kantornya sangat miris. Setiap bulan bisa dua kali banjir rob, bahkan dibuatkan benteng agar air tidak masuk ke dalam kantor,” ungkap politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, Musa mengungkapkan bahwa Pelindo telah menyediakan lahan baru untuk relokasi kantor BMKG Belawan, dengan luas sekitar 4.000 meter persegi, menggantikan lokasi lama yang hanya sekitar 2.000 meter persegi. Namun hingga kini, belum tersedia anggaran pembangunan kantor baru di lahan tersebut.

“BMKG sudah diberikan lahan baru oleh Pelindo, tapi belum juga ada anggaran untuk pembangunan. Saya harap hal ini bisa segera diprioritaskan, karena Pelindo juga sudah beberapa kali menanyakan kapan pembangunan bisa dimulai,” tegasnya.

Musa menambahkan, pembangunan kantor baru tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan BMKG kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan peringatan dini dan edukasi kebencanaan di kawasan pesisir Sumatera Utara yang rawan bencana alam. “Kalau fasilitasnya memadai dan lokasinya strategis, tentu kinerja BMKG akan lebih efektif dan pelayanan ke masyarakat juga lebih cepat,” pungkasnya. •we/rdn