Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Foto : Jaka/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menekankan pentingnya peran strategis Dewan Energi Nasional (DEN) dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Ia menilai, kebijakan energi nasional harus benar-benar diarahkan untuk mencapai kedaulatan energi yang adil, merata, dan menyejahterakan rakyat.
“DEN memiliki peran yang sangat strategis untuk mengimplementasikan PP Nomor 40 Tahun 2025. DEN harus mengawal dan memberikan dukungan penuh kepada Kementerian ESDM dalam menjalankan rencana-rencana strategis, terutama yang terkait energi baru dan terbarukan,” ujar Rokhmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Menurut Rokhmat, arah kebijakan energi nasional harus sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. Rokhmat mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6–7 persen pada 2026 dan 8 persen di akhir masa pemerintahan 2029 membutuhkan dukungan kuat dari sektor energi yang berkelanjutan.
Menurutnya, DEN juga perlu menegaskan kepada masyarakat bahwa kebijakan energi bukan semata urusan teknis, tetapi bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan bersama. Ia mencontohkan rencana investasi swasta untuk mengolah sampah menjadi energi listrik sebagai wujud nyata transformasi menuju energi hijau.
“DEN perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa sampah bukan hanya masalah daerah, tetapi juga masalah nasional dan global. (Jika dikelola dengan baik), sampah bisa menjadi sumber energi listrik. Masyarakat juga perlu tahu berapa biayanya dan apa manfaatnya,” ujar Politisi Fraksi Gerindra tersebut.
Lebih jauh, Rokhmat menyoroti ketergantungan Pulau Jawa terhadap tenaga listrik berbasis batu bara yang masih sangat tinggi. Ia mendorong pemanfaatan potensi geothermal (panas bumi) untuk memenuhi kebutuhan listrik yang mencapai sekitar 24 ribu megawatt, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah penghasil energi.
“(Ketika ada pengembangan) geothermal di Gunung Rinjani, Gunung Slamet, Gunung Semeru, Gunung Ciremai, atau Gunung Salak, mekanisme bagi hasilnya harus menguntungkan daerah. Ini sangat penting,” tegasnya.
Rokhmat juga menyoroti potensi besar energi terbarukan lainnya, mulai dari tenaga surya di gedung-gedung tinggi dan danau, hingga tenaga bayu (angin) di wilayah selatan Jawa, dari Pangandaran sampai Banyuwangi. Menurutnya, diversifikasi energi ini penting untuk mendukung kedaulatan energi nasional dan membuka peluang ekspor energi bersih.
“Mimpi besar Presiden Prabowo adalah kedaulatan energi dan kedaulatan sumber daya alam yang benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Belum lagi juga agar kita bisa menjual energi kita ke negara-negara tetangga seperti Singapura. Ini sangat penting untuk masa depan Indonesia yang hijau dan sejahtera,” pungkasnya. •ecd,bia/aha