E-Media DPR RI

Perikanan Budidaya Butuh Pemerataan Distribusi Benih dan Penguatan SDM

Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (06/11/2025). Foto: Ulfi/vel
Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (06/11/2025). Foto: Ulfi/vel


PARLEMENTARIA, Sleman 
— Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, menyoroti pentingnya pemerataan distribusi benih unggul dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor perikanan budidaya. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi IV ke Balai Perbenihan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rina menilai, potensi pengembangan sektor perikanan budidaya di Sleman sangat menjanjikan. Hasil pembenihan yang dihasilkan oleh balai milik KKP dinilai berkualitas dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Namun, ia menekankan bahwa distribusi benih unggul masih belum merata dan banyak kelompok pembudidaya yang terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

“Sentralisasi pembenihan ikan ini membuat distribusinya belum merata. Pokdakan masih sangat bergantung terhadap bantuan dari pusat. Karena itu, kami mendorong kerja sama antara KKP, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian untuk menghasilkan benih unggul yang bisa dimanfaatkan secara luas,” jelas Rina kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (06/11/2025).

Selain itu, ia mendukung usulan agar kewenangan riset dan penelitian komoditas pangan dikembalikan ke lembaga teknis terkait, seperti KKP untuk sektor perikanan dan Kementerian Pertanian untuk sektor pertanian. Langkah ini, menurutnya, akan memperkuat koordinasi dan efektivitas hasil riset terhadap kebutuhan masyarakat.

Rina juga menyoroti tantangan harga pakan yang tidak sebanding dengan nilai jual hasil budidaya ikan. Kondisi ini menyebabkan margin keuntungan pembudidaya semakin kecil.

“Harga pakan yang tinggi tidak berimbang dengan harga jual hasil budidaya. Ini perlu menjadi perhatian KKP agar kesejahteraan para pelaku usaha budidaya bisa lebih terjaga,” ujarnya.

Lebih lanjut ia, mengangkat contoh keberhasilan Kampung Nila di Ciamis, salah satu daerah di daerah pemilihannya, yang telah mengembangkan teknologi nano dalam budidaya serta berhasil melakukan hilirisasi produk ikan nila menjadi berbagai olahan bernilai tambah seperti fillet, keripik, hingga es krim tanpa mengurangi kandungan gizinya.

“Kampung Nila bisa menjadi contoh sukses yang patut direplikasi di daerah lain. Bahkan bisa dijadikan tempat magang bagi kelompok pembudidaya dari wilayah lain agar transfer ilmu dan teknologi bisa terjadi,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Rina menegaskan pentingnya penguatan SDM perikanan budidaya, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, terutama di daerah-daerah dengan potensi perikanan besar.

“Kita masih kekurangan tenaga ahli di bidang perikanan, mulai dari teknisi budidaya hingga dokter hewan perikanan. Ini harus menjadi perhatian bersama agar sektor ini bisa terus berkembang dan berdaya saing,” tutup Politisi Fraksi PKB ini. •upi/rdn