Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, saat mengikuti pertemuan di Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, (6/11/2025). Foto: Ulfi/vel.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam memperkuat rantai pemasaran hasil perikanan budidaya dan peningkatan kualitas benih ikan, khususnya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam kunjungan itu, Slamet mengapresiasi keberhasilan para pembudidaya ikan nila di Sleman yang dinilai sebagai salah satu success story pengembangan perikanan budidaya di Indonesia. Menurutnya, potensi wilayah tersebut sangat besar dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
“Sleman ini penghasil ikan nila terbesar, dan dari sisi kondisi sangat kondusif baik dari kontur tanah, ketersediaan air, maupun sistem pembibitan. Ini perlu ditularkan ke daerah lain,” ujar Slamet kepada Parlementaria di Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, (6/11/2025).
Namun demikian, Slamet menilai bahwa permasalahan utama yang dihadapi para pembudidaya bukan pada produksi, melainkan pada pemasaran hasil panen. Ia mendorong pemerintah untuk berperan aktif membantu membuka akses pasar dan membangun sistem distribusi yang lebih efisien agar hasil budidaya dapat terserap optimal.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan kualitas benih ikan yang sebagian besar justru berasal dari pemerintah namun dinilai belum optimal. Menurutnya, peran lembaga penelitian dan pengembangan (Balitbang) perlu diperkuat untuk menghasilkan benih unggul dan berdaya saing tinggi.
“Kami mendorong agar badan penelitian pemerintah kembali digalakkan. Karena setelah lembaga penelitian di kementerian teknis digabung menjadi satu badan, justru muncul kendala baru, terutama dalam penyediaan benih dan bibit,” pungkasnya.
Dengan ini ia juga, menegaskan bahwa keberhasilan sektor perikanan budidaya tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh dukungan ekosistem hulu-hilir yang kuat, mulai dari riset, pembibitan, hingga pemasaran. Ia berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan. •upi/aha