Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu saat bertukar cinderamata usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pos SAR Cirebon, di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Senin (10/11/2025). Foto: Novel/vel.
PARLEMENTARIA, Cirebon – Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menyoroti pentingnya peningkatan anggaran bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk memperkuat sarana, prasarana, serta kemampuan personel dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Menurutnya, kemampuan Basarnas dalam merespons cepat berbagai situasi darurat sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah.
Menurut Adian, anggaran yang tersedia saat ini masih jauh dari memadai. “Anggarannya Rp1,5 triliun untuk seluruh Indonesia dengan daerah rawan bencana yang sangat banyak. Itu sama saja kita tidak peduli sama rakyat kalau tidak ditingkatkan. Artinya, bentuk kecintaan dan kepedulian kita pada rakyat itu adalah ketika negara memutuskan menambah anggarannya,” ujar Adian saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau Pos Pencarian dan Pertolongan (Pos SAR) Cirebon, di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Senin (10/11/2025).
Ia menjelaskan, jika dibagi rata, dana operasional untuk setiap kabupaten hanya sekitar Rp59 juta per tahun, atau Rp5,9 juta per bulan. “Kan kecil banget ya, enggak masuk akal. Kemudian gaji untuk tingkat pos tertinggi itu sekitar Rp3,5 juta plus tunjangan Rp8 juta. Itu masih di bawah UMR Jakarta. Harus dirubah, enggak bisa kita minta mereka berjuang menyelamatkan rakyat sementara menyelamatkan hidup sehari-hari saja sudah berat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adian menekankan bahwa anggaran yang ada perlu diarahkan untuk memperkuat fasilitas dan perlengkapan di lapangan. “Banyak hal yang harus dibicarakan ke depan, tidak hanya peningkatan status pos menjadi kantor, tetapi juga pembenahan sistem dan kesiapan menghadapi bencana. Jangan sampai keselamatan rakyat dikorbankan karena keterbatasan anggaran,” ujar legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Ia pun mengingatkan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus menjadi dasar kebijakan negara. “Masing-masing fraksi punya anggota di Badan Anggaran. Kita minta semuanya memperjuangkan, pangkas yang tidak penting, dan utamakan yang terkait keselamatan rakyat. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat,” tutup Adian. •vel/rdn