E-Media DPR RI

Dukung Penuh Pembangunan Infrastruktur, Komisi XII Soroti Transisi Energi di Papua

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam agenda peninjauan ke fasilitas energi di Kantor PLN Jayapura, Papua, selasa (28/10/2025). Foto : Eno/Andri.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam agenda peninjauan ke fasilitas energi di Kantor PLN Jayapura, Papua, selasa (28/10/2025). Foto : Eno/Andri.


PARLEMENTARIA, Jayapura
 — Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti pentingnya percepatan program konversi minyak tanah ke LPG di Papua. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah nyata pemerataan dan keadilan energi bagi masyarakat wilayah timur Indonesia.

Sugeng menyebutkan bahwa harga LPG 3 kg di Papua saat ini sudah mengikuti kebijakan BBM Satu Harga. Namun, pemanfaatan LPG masih terbatas karena sebagian besar masyarakat belum beralih dari minyak tanah. “Kalau konversi ini dilakukan, masyarakat tidak mampu dapat membeli LPG subsidi dengan harga yang lebih terjangkau,” jelasnya kepada Parlementaria, usai pertemuan di Papua, Selasa (28/10/2025).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menambahkan saat ini DPR RI bersama Pertamina dan Kementerian ESDM sedang mengkaji strategi agar transisi ini dapat segera dilakukan tanpa mengurangi akses energi masyarakat. Ia berharap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara berkelanjutan.

Selain lebih efisien dan murah, LPG juga lebih bersih dibanding minyak tanah sehingga lebih mendukung pengurangan emisi sektor energi. Komisi XII pun berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar implementasinya berjalan cepat dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat Papua.

Selain menyoroti soal transisi energi, Sugeng juga menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan infrastruktur energi di Papua, termasuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 1×60 MW dan potensi besar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mamberamo.

Saat meninjau PLTG Jayapura, Sugeng menyoroti penggunaan bahan bakar High Speed Diesel (HSD) yang masih mahal dan polutif. “Satu kWh HSD harganya bisa mencapai 25 sen dolar. Jika beralih ke gas lokal Papua, biayanya bisa turun hingga 50 persen,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa Papua memiliki cadangan gas yang cukup besar untuk mendukung pembangkit listrik berbasis gas di masa depan. Targetnya, pada 2027 seluruh infrastruktur bisa mulai bertransisi ke pemanfaatan gas.

Lebih jauh, ia mengungkap proyek PLTA Mamberamo akan menjadi masa depan energi Papua. Dengan potensi mencapai 6,37 GW, proyek ini diperkirakan mampu melistriki seluruh Pulau Papua dan mendorong tumbuhnya kawasan industri baru.

“Jika semua berjalan sesuai rencana, commissioning PLTA Mamberamo dilakukan pada 2042. Kita memulai tahapan pembangunan dari 2027,” pungkasnya. •eno/rdn