Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto : Dok/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menata dan mengurangi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan semangat efisiensi, sinergi antarperusahaan negara, serta peningkatan daya saing BUMN agar lebih sehat dan profesional.
“Sudah saatnya BUMN kita sederhanakan dari segi jumlah agar fokus pada sektor strategis dan mampu bersaing secara global. Banyak BUMN yang tumpang tindih fungsinya, bahkan terus merugi. Restrukturisasi menjadi langkah tepat untuk mengurangi beban negara dan memperkuat tata kelola,” ujar Nevi dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, Selasa (21/10/2025).
Politisi Fraksi PKS tersebut menilai, penataan jumlah BUMN secara menyeluruh akan mendorong efisiensi operasional dan finansial, memperjelas tugas dan fungsi antarentitas, serta meningkatkan kepercayaan investor melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Lebih lanjut, Nevi menegaskan bahwa negara cukup mempertahankan BUMN yang berperan strategis di bidang energi, pertahanan, kesehatan, dan infrastruktur vital, sementara sektor non-strategis dapat dikelola oleh pihak swasta. Meski demikian, legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan agar kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati dan transparan.
“Risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), hilangnya layanan publik, hingga potensi kerugian aset negara harus diantisipasi. Pemerintah wajib menyiapkan kompensasi dan reskilling bagi pekerja yang terdampak,” tegasnya.
Nevi juga mengingatkan agar proses merger, likuidasi, atau konsolidasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Komisi VI DPR RI, lanjutnya, akan mengawasi penuh kebijakan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau praktik jual murah aset negara.
Ia mencontohkan beberapa BUMN bermasalah seperti PT Kertas Leces, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT Industri Gelas yang perlu penanganan tegas, serta BUMN besar seperti Waskita Karya, Merpati, Biofarma, dan Krakatau Steel yang harus dikelola dengan cermat karena menyangkut pelayanan publik dan penugasan pemerintah.
“Saya mendukung langkah efisiensi ini selama tujuannya untuk memperkuat ekonomi nasional, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, semua prosesnya harus transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkas Nevi •ecd/rdn