Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat membuka agenda Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025). Foto : Saum/Andri.
PARLEMENTARIA, Palembang – Sumatera Selatan menjadi panggung kolaborasi besar lintas komisi dan kementerian untuk memastikan target ambisius kemandirian pangan nasional tahun 2027 terwujud. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa isu pangan bukan lagi urusan satu lembaga, melainkan kerja kolektif seluruh elemen negara.
“Ketahanan pangan adalah agenda utama bangsa, bahkan menjadi prioritas pertama Presiden bersama ketahanan energi,” ujar Saan saat membuka agenda Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).
Dirinya pun menyampaikan agenda kunjungan kerja istimewa ini melibatkan dua komisi yang ada di DPR, Komisi IV dan Komisi V, demu membahas pangan dan infrastruktur pendukungnya. Baginya, upaya ini adalah bentuk kesadaran baru di parlemen bahwa sektor pangan menuntut pendekatan terintegrasi.
“Kita tidak bisa lagi bekerja sektoral. DPR, kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN harus berjalan seirama. Kalau perlu, terintegrasi dengan ATR/BPN agar tata ruang dan perlindungan lahan pertanian tidak saling bertabrakan,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Perlu diketahui, Provinsi Sumatera Selatan dipilih sebagai lokasi kunjungan sebab perannya selaras dengan lima besar produsen pangan nasional, yang sejajar dengan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang yang diperoleh, luas lahan produktif di provinsi ini meningkat dari sekitar 400 ribu hektare menjadi lebih dari 560 ribu hektare. Produktivitas padi pun naik dari rata-rata 5,6 ton per hektare menjadi 6 ton per hektare.
“Ini bukti nyata bahwa Sumsel punya potensi besar mendukung kemandirian pangan tapi kita juga harus waspada, karena lahan di daerah lain terus menyusut akibat alih fungsi. Lihat, sekarang Jawa (dahulu) banyak irigasi teknis, kini jadi kawasan komersial. Kalau ini dibiarkan, kita akan kehilangan basis pangan kita sendiri,” ungkapnya.
Sebab itu, Saan menegaskan target swasembada pangan yang awalnya dicanangkan tahun 2029, kini dimajukan menjadi 2027, yang maba sesuai arahan Presiden Prabowo. Bahkan, terangnya, visi yang lebih jauh sudah disampaikan Presiden di forum PBB yakni membuat Indonesia lumbung pangan dunia.
“Ini target besar dan tidak bisa dicapai sendirian. Semua harus bergerak bersama. Sekarang tidak ada lagi oposisi. Semua partai, semua fraksi, punya kepentingan yang sama agar program Presiden ini berhasil,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, dirinya menyoroti aspek dasar ketahanan pangan seperti irigasi dan pupuk. Sebagai anak petani di Karawang yang paham betul pentingnya sistem pengairan di sawah, ia berharap seluruh elemen pemerintah termasuk sinergi antar Kementerian Pertanian dan Kementerian PU untuk memperkuat infrastruktur irigasi dan memperbaiki sistem distribusi pupuk.
“Irigasi itu jantung pertanian. Dulu setiap sawah punya saluran besar yang menjaga keseimbangan air di musim hujan dan kemarau. Sekarang banyak yang hilang karena pembangunan tak terkendali,” katanya.
Tidak henti, sebagai Wakil Ketua DPR yang membidangi koordinasi Komisi II, IV, dan V, Saan memastikan bahwa DPR akan mengawal langsung pelaksanaan program pangan nasional. “Kami ingin memastikan setiap kebijakan berjalan nyata di lapangan, bukan berhenti di rapat atau dokumen. Ini soal kesejahteraan petani dan masa depan bangsa,” pungkas Politisi Fraksi NasDem itu.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto, Wakil Ketua Komisi V Andi Iwan Darmawan Aras, serta Wakil Ketua Badan Anggaran Sarif Abdullah Al-Qadri, bersama para anggota DPR RI lintas fraksi, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Herman Deru, dan mitra kerja dari Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Bulog, PT Sang Hyang Seri, dan PT Pusri Palembang. •um/rdn