Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, saat berinteraksi dengan para siswa dalam kunjungan kerja di Wamena, Papua Pegunungan, Senin (6/10/2025). Foto: Aaron/vel.
PARLEMENTARIA, Wamena – Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan, kebudayaan, riset, dan inovasi di Provinsi Papua Pegunungan. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, bersama jajaran anggota Komisi X dan mitra kerja terkait, dalam rangkaian reses masa persidangan I tahun sidang 2025–2026.
Kunjungan ini memiliki agenda utama untuk menghimpun data faktual, berdialog dengan pemangku kepentingan, dan meninjau langsung fasilitas pendidikan di wilayah yang baru dimekarkan tersebut.
“Kami merasa bahwa kunjungan hari ini sangat kaya dan produktif. Kami tercerahkan tentang potensi maupun juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Papua Pegunungan, terutama dalam bidang pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi, pemuda dan olahraga, serta riset dan inovasi,” ujar Hetifah kepada Parlementaria, usai pertemuan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, di Wamena, Papua Pegunungan, Senin (6/10/2025).
Dalam kunjungan itu, Komisi X bertemu dengan perwakilan perguruan tinggi seperti Universitas Okmin Papua, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Universitas Baliem Papua, serta lembaga pendidikan dan kebudayaan di daerah.
Komisi X juga memfokuskan pembahasan pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), penguatan kurikulum berbasis kearifan lokal, serta pemerataan tenaga pendidik. Di bidang riset dan inovasi, Komisi X menyoroti pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mendukung penelitian daerah dan pembangunan berbasis data.
“Kami tidak hanya datang untuk berdialog, tetapi juga melakukan aksi nyata untuk memastikan pendidikan di Papua Pegunungan mendapat perhatian yang layak,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi X berharap hasil temuan di lapangan dapat menjadi bahan perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. •aar/rdn