Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar saat rapat kerja Komisi IX terkait penanganan kasus Program MBG di Gedung Nusantara II. Foto: Mares/vel
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar mengusulkan agar pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipertimbangkan kembali, khususnya terkait kapasitas dan segmentasi penerima manfaat. Menurutnya, jumlah penerima hingga ribuan orang dalam satu SPPG berpotensi menimbulkan kendala teknis dalam penyediaan makanan.
“Mungkin ada usul kami, coba dipikirkan kembali satu SPPG itu apa tidak terlalu besar dia memberikan makan 3.500 orang? Kalau 3.500 orang itu dia ngasih makan, jadi harus masak dari jam 2 malam,” ujar Muazzim dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan POM dan Kepala Badan Gizi Nasional terkait penanganan kasus Program MBG di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Ia menekankan perlunya pembedaan SPPG berdasarkan kelompok penerima, seperti anak SD, SMP, SMA, serta ibu hamil, balita, dan PAUD. Hal itu dinilai penting karena kebutuhan gizi masing-masing kelompok berbeda.
“Kalau ibu hamil dan balita kan makanannya lain, tidak sama dengan makanan anak SMP atau SMA. Jadi sebaiknya dipisahkan pengelolaannya agar lebih sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Selain itu, Muazzim juga menyoroti waktu distribusi makanan yang berbeda. Menurutnya, makanan untuk ibu hamil sebaiknya disiapkan lebih awal, sementara untuk anak sekolah dapat dilakukan belakangan menyesuaikan jam pulang sekolah.
“Kalau ibu hamil distribusinya jam 10 pagi, sementara anak sekolah jam 12 siang. Jadi masaknya memang harus dibedakan, mana yang didahulukan agar tepat waktu,” tegasnya. •gal/aha