Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI terkait Penataan Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah, di Desa Garung, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Selasa (30/9/2025). Foto : Tra/Andri.
PARLEMENTARIA, Pulang Pisau – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan mengapresiasi capaian penataan kawasan hutan di Kalimantan Tengah (Kalteng) khususnya melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial. Menurutnya kedua program ini telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan.
“Penataan kawasan hutan melalui TORA dan Perhutanan Sosial ini jelas memberi manfaat nyata. Masyarakat kini memiliki akses legal dan kepastian hukum, sehingga kesejahteraan juga bisa meningkat,” ujar Ahmad Yohan saat ditemui Parlementaria dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI terkait Penataan Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah, di Desa Garung, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Selasa (30/9/2025).
Namun, ia menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Data menunjukkan dari 257 desa yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan melalui TORA, masih terdapat 91 desa dengan luas lebih dari 6 ribu hektar yang belum memperoleh kepastian penyelesaian.
“Tantangan terbesar ada pada percepatan verifikasi dan validasi penguasaan tanah, serta penegakan hukum secara berkeadilan terhadap aktivitas tanpa izin di kawasan hutan,” jelas Ahmad Yohan.
Disamping itu, politisi fraksi PAN itu menyoroti pentingnya menyeimbangkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dengan kebutuhan pembangunan daerah tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Oleh karenanya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mempercepat penyelesaian penataan batas kawasan hutan, meningkatkan implementasi program Perhutanan Sosial, memperkuat pengawasan pemanfaatan kawasan hutan di sektor perkebunan dan pertambangan, serta memastikan perubahan fungsi kawasan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian berbasis kajian ekologis dan sosial-ekonomi yang komprehensif.
“Harapan kita, penyelesaian penataan kawasan hutan di Kalimantan Tengah benar-benar berpihak pada masyarakat, tetapi tetap menjaga kelestarian ekosistem untuk keberlanjutan,” pungkas Ahmad Yohan.
Kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI turut diikuti sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI lain diantaranya, Edoardus Kaize (F-PDIP), Dwita Aria Gunadi, Sumail Abdullah (F-Partai Gerindra), Slamet (F-PKS), dan Bambang Purwanto (F-PD). •tra/aha