Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam audiensi dengan GKIA, CISDI dan JPPI terkait penyampaian pandangan serta Rekomendasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025). Foto : Geraldi/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan bahwa persoalan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih disebabkan oleh kelemahan sistem, bukan semata pada pelaksana lapangan. Karena itu, ia mendorong agar rekomendasi yang muncul diarahkan pada perbaikan tata kelola dan bukan penghentian program.
Hal itu disampaikan Charles dalam audiensi Komisi IX dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait penyampaian pandangan serta Rekomendasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
“Ketika hal ini (keracunan MBG) terjadi di banyak titik, maka kesalahan kemungkinan bukan ada di SPPG tetapi masalah di sistem. Oleh karena itu, saya sebenarnya ingin sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini bisa memberikan kepada kita rekomendasi apa sih yang harus dibenahi, apa yang harus dilakukan apabila memang program ini akan terus dijalankan,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Charles mengingatkan bahwa tanpa perbaikan sistem, kasus keracunan akan terus berulang seiring bertambahnya jumlah dapur. Kondisi ini, katanya, bisa memunculkan trauma di kalangan orang tua sehingga anak-anak tidak lagi diizinkan mengkonsumsi makanan dari program MBG.
“Kalau sistemnya tidak dirubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan akan terus berulang. Jadi dalam beberapa bulan ke depan, tanpa adanya kampanye negatif sekalipun, saya punya keyakinan orang tua murid se-Indonesia akan punya trauma dan ketakutan untuk tidak lagi mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG. Jadi program ini akan mubazir, akan sia-sia. Anggaran ratusan triliun yang disediakan akan terbuang sia-sia,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tujuan utama program adalah mengentaskan gizi buruk, sehingga fokus seharusnya diarahkan ke wilayah 3T yang paling rawan.
“Tujuannya kan apa? Tujuannya kan adalah mengentaskan gizi buruk. Dari awal kita sudah sampaikan ke BGN, harus fokus ke 3T. Jangan mau cari gampangnya, mentang-mentang infrastruktur di kota lebih siap, lebih mudah, ya sudah bikin dapur di situ saja. Hanya ngejar angka,” kata Charles.
Ia kemudian meminta para pemangku kepentingan untuk segera memberikan rekomendasi konkrit terkait perbaikan sistem pelaksanaan MBG.
“Dengan tetap berjalannya program ini, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dirubah? Apakah kita tidak lagi menggunakan sistem SPPG? Kita berikan ke sekolah atau apa? Tapi program ini, faktanya program ini tetap ada,” pungkasnya. •gal/rdn