Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara dalam RDP Komisi VI DPR RI bersama jajaran direksi Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura Indonesia, dan PT Integrasi Aviasi Solusi, Senin, (22/9/2025). Foto : Farhan/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Tata kelola, efisiensi, dan akuntabilitas PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran direksi Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura Indonesia, dan PT Integrasi Aviasi Solusi, Senin, (22/9/2025).
Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja korporasi Semester I Tahun 2025 serta rencana kerja dan roadmap perusahaan pada tahun berjalan. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara, memberikan sejumlah catatan sekaligus harapan kepada Garuda Indonesia agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan.
Menurut Senantara, presentasi direksi Garuda memang membawa angin segar, namun ia berharap hal tersebut benar-benar dapat diwujudkan dalam kinerja nyata. “Di tengah kondisi Garuda yang masih menanggung kerugian, paparan dari jajaran direksi tentu memberi harapan baik. Namun, kami berharap apa yang disampaikan juga benar-benar tercapai, bukan hanya indah di pemaparan,” ujarnya.
Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut juga menyinggung pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang kerap menyoroti kondisi BUMN. Dari 1.046 BUMN yang ada, hanya delapan yang mampu memberikan kontribusi dividen bagi negara, sementara sebagian besar lainnya masih mencatatkan kerugian. Ia mempertanyakan apakah Garuda dapat menjaga konsistensi kinerjanya sehingga tetap berkontribusi positif ke depan.
Selain itu, Senantara menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dan integritas. Ia mengingatkan bahwa Garuda memiliki catatan kasus hukum di masa lalu, sehingga diperlukan program pencegahan agar hal tersebut tidak terulang. “Kita tentu berharap ke depan ada langkah nyata agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. BUMN harus bisa menjadi contoh dalam hal transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti gaya hidup jajaran direksi dan komisaris BUMN yang sempat menjadi sorotan publik. Ia berharap fenomena tersebut tidak terjadi di Garuda. “Kami ingin memastikan bahwa jajaran direksi dan komisaris Garuda dapat memberikan teladan yang baik serta fokus menjaga kinerja perusahaan,” tambahnya.
Terkait faktor kerugian Garuda, manajemen sebelumnya menyebut pandemi COVID-19 serta tingginya harga avtur sebagai penyebab. Namun, menurut Senantara, alasan tersebut perlu dilihat lebih mendalam. Ia membandingkan Garuda dengan maskapai lain yang tetap mampu bertahan bahkan menambah armada dalam periode yang sama.
“Artinya, yang lebih penting adalah bagaimana Garuda bisa meningkatkan tata kelola, efisiensi, dan inovasi sehingga tetap dapat bersaing di industri penerbangan,” tegas legislator asal Bali itu.
Meski demikian, ia juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah penghargaan yang berhasil diraih Garuda Indonesia Group. Ia menyebut capaian tersebut membuktikan bahwa Garuda masih memiliki keunggulan di mata masyarakat. “Garuda sudah menjadi simbol kebanggaan bangsa. Karena itu, minimal bisa sejajar dengan maskapai lain, kalau bisa bahkan lebih. Apalagi masyarakat masih sangat percaya dengan pelayanan Garuda,” ujarnya.
Senantara menambahkan, dari survei pribadi terhadap 300 penumpang, mayoritas atau sekitar 75 persen memilih Garuda Indonesia Group dibanding maskapai lain. Menurutnya, kepercayaan publik ini merupakan modal penting yang harus dioptimalkan agar Garuda semakin kuat secara bisnis.
“Kalau produknya diminati masyarakat, tentu peluang untuk berkembang sangat besar. Tinggal bagaimana strategi manajemen dalam mengoptimalkannya agar Garuda tidak lagi mengalami kerugian,” tutupnya. •bit/rdn