Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Foto: Mentari/nr.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan pihaknya dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengecek langsung ke lapangan dan menemui para Penjabat (Pj) di Daerah Otonomi Baru (DOB). Dikatakannya, hal ini imbas dari aspirasi dari sejumlah warga di Kota Sorong yang meminta pemerintah pusat mengevaluasi kinerja Pj Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa’ad.

“Ya tentang Pj ini kami sudah mengingatkan kepada Kemendagri agar membuat termin-termin atau masa-masa waktu mengevaluasi para Pj gubernur per tiga bulan kah, dan paling lama per enam bulan,” kata Junimart kepada wartawan di kompleks parlemen, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan mengatakan Pj Gubernur seharusnya ditunjuk berdasarkan tahapan seleksi yang ketat. Dengan munculnya protes ini, Junimart akan mendengar langsung keluhan-keluhan masyarakat setempat.

“Kedua, Pj-Pj ini harus hasil diseleksi yang betul-betul matang, tidak mengedepankan unsur kedaerahan. Khusus untuk Papua itu memang kemarin kita berbicara bagaimana caranya OAP (Orang Asli Papua) itu kita utamakan untuk dimunculkan, kan begitu. Kan itu perintah dari UU Otsus begitu, orang asli Papua. Kita kasih kesempatan kepada mereka agar mereka bisa berkarya tetapi kan itu harus diberikan kepada mereka ketika sudah mampu atau sudah siap,” kata Junimart.

Junimart menyebutkan kunjungannya  akan berlangsung dalam waktu dekat untuk langsung mendengarkan penjelasan dari masyarakat dan Pj PBD tersebut. “Oleh karena itu, dalam waktu dekat, karena adanya suara-suara, tentang Pj-Pj, terutama yang di Papua, dalam waktu dekat kami akan ke Papua, ke DOB yang baru ini, untuk langsung mendengarkan rakyat dan bertemu dengan Pj-nya. Ini adalah inisiatif dari Kemendagri. Kami sebagai mitra, Komisi II DPR, wajib diikutsertakan di sana. Nanti kita lihat bagaimana fakta di Papua. Kita di sana itu lima hari. Kalau nggak salah Rabu depan,” tutupnya. •we/rdn