PARLEMENTARIA, Jakarta –  Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera tekankan pentingnya penguatan peran parlemen dalam perumusan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebab dalam konteks negara demokrasi, tambahnya, suatu kebijakan nasional dapat dikatakan benar-benar merepresentasikan kepentingan publik apabila dalam perumusannya terdapat peran serta parlemen.

Diketahui, BKSAP DPR RI menghadiri diskusi pada Sidang Komisi Politik, parlemen negara-negara anggota Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) di Baghdad, Irak, Sabtu (11/1/2025). Adapun penyelenggaraan sidang ini berlangsung selama tiga hari, yaitu 10 hingga 12 Januari 2025.

”Khususnya, melalui pelaksanaan tugasnya dalam merumuskan legislasi, melakukan pengawasan, menentukan anggaran serta menerima aduan masyarakat. Oleh karena itu, peran parlemen haruslah diperkuat,” kata Mardani dalam keterangannya kepada Parlementaria usai menghadiri dengan tema ’Good Governance dan Good Parliamentary Practice’, di Baghdad, Irak, Sabtu (11/1/2025).

Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Mardani menambahkan penguatan peran parlemen, lanjut Mardani, dapat dilakukan antara lain dengan menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti institusi parlemen internasional semacam IPU, guna mendapatkan wawasan terkait tolak ukur Good Governance yang berlaku di negara lain.

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ersebut juga menjelaskan bahwa Good Parliamentary Practice juga perlu dijalankan dalam rangka mengimbangi Good Governance. Hal tersebut menurutnya dapat dilaksanakan melalui peningkatan keterbukaan dan akses informasi untuk publik yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses pelaksanaan tugas-tugas Parlemen.

“Keterlibatan Parlemen telah menjadi bagian yang integral dan juga sebagai sebuah elemen kunci dalam filosofi pemerintahan terbuka, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai semangat demokrasi,” pungkasnya.

Good Governance dan Good Parliamentary Practice sendiri menjadi dua dari delapan tema rancangan resolusi yang dibahas dan didiskusikan pada Sidang Komisi Politik APA di Baghdad, Irak. Dalam sidang yang berlangsung di kota bersejarah tersebut, perwakilan-perwakilan dari parlemen negara-negara anggota APA seperti Turki, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Russia dan Pakistan hadir untuk mendiskusikan persoalan-persoalan regional yang dianggap penting. •we/rdn