PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memimpin rapat kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa, (29/10/2024). Rapat ini membahas rencana program kerja dan anggaran Kementerian PPPA untuk tahun 2025 serta sejumlah isu-isu aktual terkait perlindungan perempuan dan anak.

Dalam rapat tersebut, Komisi VIII mencatat bahwa anggaran Kementerian PPPA untuk tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp300,65 miliar. Dana ini terbagi ke dalam beberapa satuan kerja, termasuk Sekretariat Kementerian yang menerima Rp151,39 miliar, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, serta Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mendapatkan alokasi sebesar Rp17,02 miliar.

Komisi VIII juga membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik untuk bidang perlindungan perempuan dan anak. DAK Fisik untuk tahun 2025 tercatat sebesar Rp96,96 miliar yang akan disalurkan ke 42 daerah penerima. “Sementara itu, DAK Nonfisik untuk perlindungan perempuan dan anak dialokasikan sebesar Rp132 miliar, yang akan diberikan kepada 304 daerah di seluruh Indonesia,” papar Marwan.

Komisi VIII menyatakan dukungan untuk peningkatan koordinasi dan penguatan kelembagaan di lingkungan Kementerian PPPA. Selain itu, Komisi juga mendorong agar ada penambahan anggaran untuk memastikan program-program perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

Rapat kerja ini menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk terus mengawal program Kementerian PPPA dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, bersama Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, sepakat untuk melanjutkan pembahasan lebih mendalam guna memastikan alokasi anggaran yang efektif dan efisien di tahun mendatang.

Diharapkan dengan alokasi anggaran dan program yang tepat, upaya perlindungan perempuan dan anak akan semakin kuat dan mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada di lapangan. •ssb/aha