Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Foto: Dep/nr. PARLEMENTARIA, Jakarta – Alih-alih menggulirkan wacana untuk menghentikan sementara alokasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), lebih baik pemerintah membuat kebijakan untuk
PARLEMENTARIA, Jakarta – Alih-alih menggulirkan wacana untuk menghentikan sementara alokasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), lebih baik pemerintah membuat kebijakan untuk menambah kuota penerimaan beasiswa. Usulan ini perlu dipertimbangkan agar generasi muda bangsa semakin mudah memperoleh akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda melalui rilis yang dikutip oleh Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (27/1/2024). Ia secara tegas menolak rencana Pemerintah Indonesia yang akan mengalihkan alokasi anggaran LPDP untuk kebutuhan pengembangan riset negara.
“Kami menolak penghentian kucuran dana APBN untuk LPDP. Dalam pandangan kami justru kucuran dana untuk LPDP ditambah agar kuota mahasiswa penerima beasiswa dari program ini makin banyak,” tutur Huda.
Penambahan kuota ini perlu diupayakan lantaran angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN
Baca juga di Instagram: Wacana Pemberhentian Dana Abadi LPDP
Berdasarkan laporan yang dirinya terima, kuota penerima beasiswa LPDP di kisaran 9.000-10.000 mahasiswa dalam satu tahun. Setiap tahun, APBN dikucurkan sebesar Rp20 triliun untuk Dana Abadi Pendidikan. Di mana, dana tersebut digunakan untuk membiayai Program LPDP.
Diketahui, kini Dana Abadi Pendidikan (DAP) telah terkumpul sebanyak Rp140 triliun dengan nilai manfaat per tahun digunakan untuk membiayai keperluan beasiswa pada kisaran Rp5 triliun. Mengetahui informasi tersebut, Huda lebih mendukung untuk menambah kuota penerima beasiswa LPDP.
Penambahan kuota ini, menurutnya, perlu diupayakan lantaran angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia hingga saat ini masih dinilai rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Badan Pusat Statistik melaporkan hanya ada 10,15 persen penduduk Indonesia yang mampu menamatkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Ia menyebutkan, faktor tingginya biaya pendidikan perguruan tinggi adalah penyebab utama APK pendidikan tinggi di Indonesia rendah. “Kami menilai pemerintah harus mulai memikirkan langkah terobosan untuk meningkatkan peluang bagi peserta didik Indonesia agar bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Bisa jadi dengan menggunakan manfaat dana abadi pendidikan,” tutup Politisi Fraksi PKB itu. •ts/rdn
Tonton juga di Youtube: Kawal Anggaran LPDP, Hasilkan Riset Berkualitas
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Mukhtarudin menekankan agar pemerintahan Prabowo Subianto fokus untuk segera memulihkan perekonomian negara. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya bijaksana yang harus menjadi prioritas lantaran kinerja sektor manufaktur dalam negeri semakin melemah.
Jika dibiarkan tanpa ditangani secara serius, dirinya khawatir akan semakin meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). “Selain kinerja sektor manufaktur yang terus melemah, deflasi beruntun. Jumlah kelas menengah juga menurun,” tutur Mukhtaruddin melalui rilis media yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (19/10/2024).
Berdasarkan data resmi Kementerian Ketenagakerjaan, total PHK yang terlapor telah sebanyak lebih dari 52.993 pekerja pada tahun 2024. Pada tahun sebelumnya, total PHK bisa mencapai 60.000 pekerja.
Sebab itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto untuk merumuskan strategi pemulihan kinerja sektor manufaktur. Menyelamatkan sektor manufaktur dalam negeri, baginya, akan turut melindungi sektor-sektor lainnya, seperti UMKM dan industri rumahan.
“Salah satu prioritas kebijakan yang perlu dipertimbangkan penerapannya adalah pengendalian impor produk-produk manufaktur luar negeri,” terangnya.
Tidak hanya menyelamatkan sektor manufaktur dalam negeri, Mukhtarudin juga mendorong agar pemerintahan baru ini merawat sekaligus menguatkan daya beli masyarakat. “Konsumsi masyarakat diharapkan terus menguat guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang,” tandas Legislator Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah itu. •um/rdn
