Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: Dok/man.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sependapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat memberikan sumbangan dalam aksi penggalangan dana untuk Palestina. Sahroni mengatakan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap Palestina merupakan aksi kemanusiaan yang telah melampaui batas-batas identitas keagamaan. 

Namun demikian, ketersaluran bantuan yang digalang secara umum oleh banyak pihak harus dipastikan secara akurat dan melalui lembaga yang terlegitimasi. “Antusiasme warga dalam menggalang dana buat korban Palestina ini menunjukkan memang di Indonesia ini banyak orang baik yang siap membantu. Jangan sampai, kebaikan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan,” kata Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Sebelumnya, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono menyampaikan kekhawatiran soal dana yang digalang untuk Palestina dibelokkan atau dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk kegiatan lain. Oleh karena itu, dia setuju dengan BNPT agar masyarakat berhati-hati dan menyalurkan bantuan untuk Palestina melalui lembaga akuntabel. “Artinya resmi dan bantuan bisa sampai kesana dengan akurat. Jadi, kebaikan hati warga Indonesia ini harus benar-benar dirasakan dan sampai ke Gaza,” tutur Sahroni. 

Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini, bahkan meminta BNPT dan lembaga terkait agar bisa berperan dalam merespons tingginya bentuk kepedulian masyarakat dengan memastikan bantuan tersebut betul-betul tersalurkan lewat lembaga yang amanah dan terpercaya. “Imbauan BNPT sudah tepat guna meminimalisir kekhawatiran yang ada. Tetapi situasi seperti ini sudah tidak bisa dibendung. Jadi, saya minta, lebih baik lembaga-lembaga terkait yang inisiatif ambil peran lebih,” ujar Sahroni.

Dia meyakini institusi negara dapat membantu dalam mengawal bantuan kemanusian untuk warga Palestina tersalurkan tepat sasaran. “Pastikan lembaga-lembaga yang memang melakukan pengumpulan itu sudah resmi dan terdaftar secara hukum untuk melakukan kegiatannya. Karena saya yakin, kalau bekerja sama, BNPT, Polri, dan PPATK bisa lakukan itu semua,” kata Sahroni. •ssb/aha