Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat saat mengikuti Tim Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Pengawasan peredangan pangan di Pasar Jambu Dua, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/3/2026). Foto : Rni/Andri.
PARLEMENTARIA, Bogor – Tim Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Pengawasan peredangan pangan di Pasar Jambu Dua, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/3/2026). Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, menjelaskan kunjungan ini dilakukan untuk memastikan makanan yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi, khususnya selama bulan Ramadan.
Dalam peninjauan tersebut, Achmad Ru’yat menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya menyasar produk pangan di pasar, tetapi juga terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyampaikan pengawasan terhadap SPPG menjadi perhatian serius menyusul peristiwa yang sebelumnya sempat terjadi pada salah satu penyedia program MBG. Karena itu, tegasnya, seluruh SPPG harus memenuhi standar keamanan pangan.
“Kami memastikan operasional SPPG diawasi dengan ketat. Setiap unit harus memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi agar makanan yang diproduksi benar-benar aman dikonsumsi masyarakat,” tegas Polirisi
Dari hasil uji petik di lapangan, mayoritas bahan pangan yang dijual pedagang terpantau dalam kondisi baik dan segar. Komoditas seperti daging, ayam, sayuran, buah-buahan, ikan, hingga hasil laut tersedia dengan kualitas yang layak.
Tim Komisi IX juga mengambil sejumlah sampel untuk diuji lebih lanjut. “Kami mengambil sampel cumi-cumi, ikan kembung, dan udang kecil untuk diperiksa di laboratorium. Saat ini masih dalam proses pengujian,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memilih dan mengonsumsi pangan yang aman.
“Intinya, masyarakat harus mengonsumsi makanan yang aman dan terjamin kualitasnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKS ini jua mendorong kolaborasi lintas lembaga guna memperkuat pengawasan pangan nasional. Ia berharap sinergi antara Badan Gizi Nasional Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat dioptimalkan dalam mengawal operasional SPPG.
Sementara itu, pemerintah daerah menyampaikan bahwa di Kota Bogor telah beroperasi sejumlah SPPG yang terus dipantau kelayakan produksinya agar sesuai standar keamanan pangan.
Dari sisi harga, informasi yang dihimpun dari para pedagang menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan masih terjangkau oleh masyarakat.
Achmad Ru’yat juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional, khususnya menjelang Idulfitri.
“Kementerian terkait, terutama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, harus memastikan stok aman. Supply dan demand wajib diantisipasi hingga Lebaran. Jika terjadi kelangkaan, harga pasti naik sesuai hukum ekonomi,” pungkasnya. •rni/rdn