Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, saat diwawancarai Parlementaria di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Foto: Sari/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden ledakan kapal di kawasan Selat Hormuz yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI). DPR mendorong agar dilakukan penyelidikan menyeluruh untuk memastikan penyebab kejadian tersebut sekaligus memberikan kejelasan bagi keluarga korban.
“Kami menyampaikan turut berduka cita atas korban yang meninggal dunia. Kami berharap ada keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan dan kejelasan mengenai penyebab peristiwa ini,” ujar Dave saat diwawancarai Parlementaria di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Insiden tersebut terjadi setelah kapal tugboat Mussafah 2 yang beroperasi di kawasan Selat Hormuz mengalami ledakan dan kebakaran sebelum akhirnya tenggelam. Diketahui, kapal membawa sejumlah anak buah kapal (ABK), termasuk warga negara Indonesia. Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah, terdapat beberapa WNI yang berada di kapal tersebut. Hingga saat ini tiga WNI masih dalam proses pencarian oleh otoritas setempat, sementara satu WNI dilaporkan selamat dan tengah menjalani perawatan akibat luka bakar di rumah sakit di Oman.
Menurut Dave, insiden tersebut perlu diusut secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini penting untuk memastikan apakah kejadian tersebut disebabkan oleh faktor teknis, kesalahan operasional, atau berkaitan dengan situasi konflik di kawasan tersebut.
“Harus ada penyidikan yang mendalam agar ada ketegasan dan kejelasan mengenai sebab kejadian ini, apakah ini sebuah agresi atau kesalahan. Itu harus dipastikan melalui proses investigasi yang melibatkan semua pihak,” tegas Legislator Fraksi Partai Golkar itu.
Dave menambahkan, Komisi I saat ini masih menunggu perkembangan informasi dari pemerintah serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencarian dan investigasi. Mengingat kapal tersebut beroperasi di wilayah yang memiliki dinamika keamanan yang kompleks, proses penanganan juga melibatkan berbagai otoritas internasional.
“Kami masih menunggu progresnya karena proses pencarian dan penyelidikan ini melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah Indonesia,” jelasnya.
Selain mendorong investigasi, Komisi I juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan bagi WNI yang bekerja di sektor pelayaran internasional, khususnya mereka yang menjadi anak buah kapal (ABK) di wilayah yang berpotensi rawan konflik.
Dave mengatakan komunikasi aktif antara WNI yang bekerja di luar negeri dengan perwakilan Indonesia di berbagai negara sangat penting sebagai langkah mitigasi. “Kami mendorong para WNI yang menjadi ABK untuk rutin berkomunikasi dengan perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri agar pergerakan mereka dapat dipantau,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi yang intensif dengan perwakilan RI akan memudahkan pemerintah dalam melakukan identifikasi dan penanganan cepat apabila terjadi situasi darurat. “Jika terjadi sesuatu, pemerintah dapat segera mengetahui posisi mereka dan melakukan langkah penanganan yang diperlukan,” pungkasnya. •fa/aha