Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke fasilitas WTJJ SPAM yang dikelola oleh PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Jumat (13/03/2026). Foto: Farhan/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai sektor penyediaan air bersih memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai lini bisnis strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke fasilitas WTJJ SPAM yang dikelola oleh PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Jumat (13/03/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Herman Khaeron yang akrab disapa Kang Hero itu menjelaskan bahwa proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I merupakan infrastruktur strategis yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di kawasan metropolitan.
Menurutnya, SPAM ini memiliki kapasitas produksi air hingga 4.750 liter per detik, yang dialokasikan untuk empat wilayah yaitu DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Dari total kapasitas tersebut, sekitar 4.000 liter per detik diperuntukkan bagi Jakarta, sementara sisanya dialokasikan untuk wilayah Bekasi dan Karawang.
“Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu penyediaannya menjadi bentuk kehadiran negara melalui BUMN yang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Perum Jasa Tirta II sebagai penyedia air baku dari Waduk Jatiluhur,” ujarnya.
Ia menambahkan, kapasitas suplai air untuk Jakarta bahkan masih belum terserap sepenuhnya. Dari kapasitas 4.000 liter per detik yang disiapkan, saat ini baru sekitar 1.000 liter per detik yang tersalurkan, sehingga masih terdapat ruang besar untuk optimalisasi pemanfaatan air bersih dari fasilitas tersebut.
“Dan bahkan untuk Jakarta masih over capacity karena 4000 liter per detik yang disiapkan, hanya bisa di supply sekarang ini sejumlah 1000 liter per detik. Untuk wilayah lainnya tentu sudah optimal dan dalam operasional nya dan ini yang mungkin perlu di kuatkan melalui regulasi negara melalui undang undang yang mengharuskan ada yang mengatur terhadap kebutuhan masyarakat ini,” terangnya.
Herman menilai pengelolaan air bersih ke depan perlu diperkuat melalui regulasi nasional yang lebih komprehensif. Menurutnya, pengelolaan air saat ini masih didominasi oleh pemerintah daerah melalui perusahaan daerah air minum (PDAM), sementara ekspansi layanan dinilai belum cukup cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah pusat memiliki peran yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur air minum melalui proyek-proyek SPAM regional seperti yang dibangun di Bekasi.
“Ke depan, perlu ada regulasi yang lebih kuat agar pengelolaan air menjadi tanggung jawab bersama dengan peran pusat yang lebih besar. Dengan begitu kebutuhan masyarakat terhadap air bersih bisa terpenuhi secara merata,” jelasnya.
Ia juga mengaitkan upaya tersebut dengan visi Prabowo Subianto dalam program Asta Cita, yang menargetkan tercapainya swasembada air di Indonesia. Menurut Herman, swasembada air berarti seluruh masyarakat Indonesia dapat mengonsumsi air hasil pengolahan dan produksi dalam negeri tanpa ketergantungan pada sumber lain.
“Kita tahu juga bahwa Asta Cita Presiden Prabowo Subianto juga sudah mencanangkan tentang swasembada air, kalau swasembada air tentu seluruh masyarakat se Indonesia harus mengkonsumsi air berdasarkan hasil pengolahan atau hasil produksinya sendiri. Nah kalau saat ini tentu masih di sana sini masih banyak kekurangan air bahkan kita masih menggunakan air kemasan impor, untuk kedepan semestinya dengan kemampuan produksi air dalam negeri kita ini dapat bisa terpenuhi sepenuhnya,” terang Politisi Fraksi P-Demokrat ini.
Dalam kesempatan itu, Kang Hero juga menyoroti potensi ekonomi dari bisnis pengolahan air bersih. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, sektor produksi air bersih dinilai memiliki kinerja yang cukup baik dengan Return on Assets (ROA) mencapai sekitar 12 persen, yang menurutnya termasuk tinggi dibandingkan sejumlah BUMN lainnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi peluang bagi pemerintah melalui BUMN untuk memperluas investasi di sektor air, selain sektor lain yang saat ini sedang dikembangkan seperti pengelolaan sampah dan sektor pangan.
“Bisnis air bersih ini potensinya sangat besar. Selain menjadi kebutuhan dasar masyarakat, sektor ini juga dapat memberikan keuntungan bagi korporasi jika dikelola secara profesional,” tutup Politisi Fraksi Partai Demokrat itu. •mfn/rdn