Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, usai agenda BAKN di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Kamis (12/3/2026). Foto: Kresno/Karisma.
PARLEMENTARIA, Bandung – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong percepatan pengalihan pengelolaan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kepada operator bandara nasional, Angkasa Pura. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat sekaligus mengoptimalkan operasional bandara.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron mengatakan, saat ini operasional Bandara Kertajati masih menjadi tanggungan pemerintah daerah dengan biaya yang cukup besar setiap tahun. “Bandara Kertajati saat ini masih membebani pemerintah provinsi sekitar Rp100 miliar setiap tahun untuk biaya operasional,” kata Herman usai agenda BAKN di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, pengalihan pengelolaan kepada Angkasa Pura diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendorong optimalisasi pemanfaatan bandara tersebut. Ia menilai, sebagai operator bandara nasional, Angkasa Pura memiliki pengalaman dan jaringan yang lebih luas untuk meningkatkan intensitas penerbangan serta memperkuat konektivitas transportasi udara di wilayah Jawa Barat.
“Harapannya Angkasa Pura bisa menambah intensitas penerbangan sehingga biaya operasional dapat tertutupi,” ujarnya.
Herman menjelaskan, optimalisasi pengelolaan Bandara Kertajati tidak hanya penting untuk mengurangi tekanan terhadap APBD Jawa Barat, tetapi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan peningkatan aktivitas penerbangan dan konektivitas wilayah, bandara tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, serta investasi di Jawa Barat dan sekitarnya.
Karena itu, BAKN DPR RI menilai langkah percepatan pengalihan pengelolaan operasional kepada operator profesional perlu segera direalisasikan agar Bandara Kertajati dapat berfungsi secara optimal sebagai infrastruktur strategis yang mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. •eno/aha