Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Pasar Jambu Dua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/3/2026). Foto: Runi/Mahendra
PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar mengapresiasi capaian Kota Bogor yang berhasil meraih predikat Kota Aman Pangan. Menurutnya, capaian tersebut sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Hal itu disampaikan Muazzim saat mengikuti Tim Komisi IX DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka Pengawasan Peredaran Pangan di Bulan Ramdhan, di Pasar Jambu Dua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/3/2026).
“Kami mengapresiasi Kota Bogor yang telah mendapatkan predikat Kota Pangan Aman. Ini sejalan dengan program pemerintah yang dideklarasikan Presiden Prabowo Subianto tentang kedaulatan pangan. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan, baik makanan, beras, maupun kebutuhan pokok lainnya. Ini menjadi perhatian kita bersama,” ujar Muazzim.
Ia menegaskan, kedaulatan pangan bukan sekadar slogan, melainkan agenda strategis yang harus dikawal dari hulu hingga hilir, termasuk pengawasan distribusi dan keamanan pangan di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Politisi Fraksi PAN itu juga menyoroti pentingnya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan di seluruh daerah. Ia menilai keberadaan satgas sangat krusial untuk memastikan sistem pengawasan berjalan konsisten dan berkelanjutan.
“Saya ingin melihat satgas ketahanan pangan terbentuk merata. Di Nusa Tenggara Barat saja belum ada. Padahal satgas ini tidak hanya bekerja menjelang Lebaran, tapi berperan menjaga ketahanan sekaligus keamanan pangan setiap saat,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan pangan juga berkaitan erat dengan program pemberian makan bergizi yang kini berjalan di berbagai daerah melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program tersebut telah diperkuat melalui nota kesepahaman lintas kementerian dan lembaga.
“Sudah ada MoU dari BPOM, Kementerian Kesehatan, serta kementerian terkait lainnya untuk memastikan makanan yang diberikan benar-benar sehat dan aman dikonsumsi masyarakat,” jelasnya.
Muazzim menambahkan, pengawasan ekstra perlu diberikan di Jawa Barat karena sejumlah kasus keracunan makanan masih terjadi, terutama di kalangan pelajar. “Jawa Barat menjadi perhatian khusus karena masih banyak peristiwa keracunan makanan, baik yang menimpa siswa SMP maupun SMA di Kabupaten Bogor. Ini tidak boleh terulang,” katanya.
Selain aspek keamanan pangan, Muazzim juga menyoroti pengembangan infrastruktur pasar rakyat. Ia mendorong agar Pasar Jambu Dua dapat ditingkatkan menjadi pasar modern demi kenyamanan pedagang dan pembeli.
“Pasar ini sudah baik sesuai visinya, tetapi ke depan bisa ditingkatkan menjadi pasar modern. Ada program dari Kementerian Perdagangan yang bisa dimanfaatkan. Kami berharap Wali Kota dapat berkomunikasi dan mengajukan proposal agar pasar ini naik kelas,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen Komisi IX DPR RI dalam memastikan keamanan pangan nasional tetap terjaga sekaligus mendorong peningkatan kualitas fasilitas perdagangan rakyat.
Di kesempatan yang sama Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor Jenal Abidin memastikan seluruh produk dan komoditas yang beredar aman dari bahan berbahaya. Sepanjang 2024, hasil pengawasan menunjukkan capaian menggembirakan dengan nol temuan pelanggaran.
“Alhamdulillah, tahun 2024 kemarin nihil temuan bahan berbahaya di Pasar Jambu Dua. Ini hasil kerja bersama semua pihak,” ujarnya
Pengelola menegaskan, aspek kebersihan dan kenyamanan pasar dijaga melalui koordinasi intensif lintas instansi. Sinergi dilakukan bersama dinas kebersihan, dinas kesehatan, serta otoritas ketahanan pangan.
“Kami berkoordinasi rutin dengan dinas kebersihan sehingga penanganan sampah dan kebersihan pasar berjalan optimal. Untuk kesehatan dan kenyamanan pedagang serta pengunjung, dinas kesehatan juga terlibat aktif,” jelasnya.
Pengawasan keamanan pangan juga melibatkan BPOM dan dinas ketahanan pangan melalui inspeksi berkala.
“Pengamanan bahan berbahaya dilakukan bersama dinas ketahanan pangan dan BPOM, minimal setiap tiga sampai enam bulan sekali dilakukan pengecekan,” katanya.
Tak hanya fokus pada keamanan pangan, pengelola juga memaparkan visi besar pengembangan pasar rakyat. Perumda Pasar Pakuan Jaya menargetkan pengelolaan pasar yang sehat, modern, dan profesional. “Visi kami menjadikan pasar ini sebagai pasar sehat, pasar modern, dan pasar yang dikelola secara profesional. Prinsipnya, kami ingin memberi layanan semaksimal mungkin bagi pengunjung dan pedagang,” ujarnya. •rni/rdn