Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/2/2026). Foto: Ysm/Karisma.
PARLEMENTARIA, Padang – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menegaskan perlunya langkah yang lebih agresif dan terarah dalam mendorong pemulihan ekonomi Sumatera Barat pasca bencana alam yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Sumatera Barat bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, usai mendengarkan paparan dari BI, OJK, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait kondisi dan langkah pemulihan ekonomi daerah.
“Kita sudah mendengarkan paparan dari mereka, termasuk juga paparan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang pada intinya bahwa upaya-upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi dari situasi pasca bencana itu sudah dilakukan,” ujar Hanif usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/2/2026).
Ia menilai, meskipun berbagai intervensi kebijakan telah berjalan, tantangan pemulihan ekonomi daerah masih cukup besar, terutama akibat terganggunya rantai distribusi, menurunnya produktivitas sektor riil, serta melemahnya daya beli masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Hanif juga menyampaikan, OJK telah membantu sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program restrukturisasi kredit. Namun, jelasnya, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan pendampingan usaha agar pelaku UMKM benar-benar pulih dan mampu kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.
“OJK sudah membantu sejumlah usaha kecil, mikro, dan menengah untuk melakukan restrukturisasi dan kita juga mendorong agar itu dilakukan pendampingan usaha sehingga benar-benar bukan hanya sekadar menunda kematian, tapi benar-benar bisa pulih sebagaimana semula,” tegasnya.
Maka dari itu, ia meminta Bank Indonesia merumuskan strategi yang lebih agresif dan spesifik dalam mendorong pemulihan ekonomi daerah. Sebab, ia menilai, pendekatan yang dilakukan tidak cukup hanya berfokus pada stabilitas harga dan kelancaran transaksi, tetapi juga harus menyasar pemulihan ekonomi riil secara menyeluruh.
“Kepada Bank Indonesia kita juga meminta agar mereka lebih agresif lagi dan juga merumuskan strategi yang khusus untuk mendorong pemulihan ekonomi. Karena pokok soalnya bukan hanya sekadar harga, bukan hanya sekadar soal transaksi, tapi bagaimana agar ekonomi benar-benar bisa pulih, Sumatera Barat ini bisa rebound. Karena kalau kita lihat data pertumbuhannya hanya sekitar 3,3 persen, berarti kan jauh dari angka nasional. Sementara angka inflasinya juga boleh dibilang cukup tinggi,” jelasnya.
Komisi XI DPR, ucapnya, juga menyoroti pentingnya penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Selain restrukturisasi kredit, diperlukan dukungan lanjutan berupa pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, serta perluasan akses pasar, termasuk mendorong UMKM untuk menembus pasar ekspor.
“Mereka-mereka yang kesulitan untuk melakukan pembayaran dari sisa kredit sudah dilakukan melalui program restrukturisasi dan kemudian juga pendampingan dilakukan agar mereka bisa tumbuh dan bangkit lagi. Tadi juga disampaikan bahwa sebagian sekarang sudah mulai masuk ke pasar ekspor, walaupun memang ini masih belum besar, tapi sudah mulai muncul,” katanya.
Menurut Hanif, keberhasilan pemulihan ekonomi daerah juga sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Menjelang Ramadan dan Idulfitri, mewakili Komisi XI DPR, ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Momentum tersebut dinilai krusial dalam menjaga inflasi tetap terkendali serta memastikan daya beli masyarakat tidak semakin tertekan pasca bencana.
“Terutama di Idulfitri tentu saja ini ada tugas BI dan seluruh entitas yang terkait termasuk pemerintah provinsi sangat penting memastikan agar harga bisa stabil, baik produksi, distribusi, yang terkait dengan kebutuhan menjelang Ramadan dan Lebaran bisa terkelola dengan baik,” pungkasnya. •ysm/um