E-Media DPR RI

Industri dan Pembangunan

Komisi V DPR Awasi Pembiayaan APBN dan Pembangunan Infrastruktur DIY

23 Februari 2026
PARLEMENTARIA, Surakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyatakan dukungan kuat terhadap rencana pembukaan Program Studi atau Fakultas Kedokteran di kampus tersebut. Ia pum mengungkapkan, pihaknya telah menerima masukan terkait ketersediaan lahan seluas 9,4 hektare di wilayah Karanganyar yang masih kosong yang berpotensi untuk pengembangan fakultas baru. Menurutnya, secara geografis lokasi tersebut strategis karena bisa menjangkau mahasiswa dari wilayah timur dan selatan Solo Raya. “Kalau prodi kedokteran ini bisa dibuka, potensinya sangat besar. Manajemen UIN sudah baik, tata kelolanya bagus, sehingga kami melihat kampus ini sangat mampu untuk berkembang,” ujar Abdul Wachid usai agenda Kunjungan Kerja Reses ke UIN Raden Mas Said Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (21/2/2026). Ia menambahkan, Komisi VIII DPR RI akan segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam serta Kementerian Agama guna membahas aspek regulasi dan dukungan anggaran, termasuk kemungkinan skema pembiayaan melalui SBSN. Pembahasan resmi, ungkapnya, juga akan dilakukan dalam forum komisi untuk memastikan kesiapan institusi secara menyeluruh. Perlu Kajian SDM dan Sarana Meski demikian, pembukaan Fakultas Kedokteran tidak bisa dilakukan secara instan. Sejumlah aspek krusial masih perlu dipersiapkan, mulai dari ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan, laboratorium, rumah sakit pendidikan, hingga kelengkapan sarana-prasarana penunjang. Saat ini, UIN Raden Mas Said Surakarta memiliki sekitar 25 ribu mahasiswa, 394 dosen, 250 tenaga pendidik, serta 30 guru besar. Namun, kebutuhan SDM tambahan masih menjadi perhatian agar pengembangan program baru tidak mengganggu stabilitas akademik yang sudah berjalan. Di sisi lain, UIN Raden Mas Said Surakarta menunjukkan capaian membanggakan di tingkat internasional. Kampus ini meraih rekor MURI sebagai PTKIN dengan jumlah pendaftar mahasiswa asing terbanyak. Tercatat sebanyak 1.450 calon mahasiswa dari 50 negara mendaftar ke kampus tersebut. Capaian ini dinilai menjadi indikator kuat bahwa UIN Surakarta telah mendapat pengakuan global dan memiliki daya saing internasional. Akses Pendidikan dan Generasi Emas 2045 Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR juga menyoroti pentingnya perluasan akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dukungan diharapkan tidak hanya terbatas pada jenjang S1, tetapi juga diperluas hingga S2 dan S3, sejalan dengan visi pemerintah dalam mencetak Generasi Emas 2045. Terkait pembukaan Fakultas Kedokteran yang dipandang sebagai langkah strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi keagamaan, akan tetapi juga menjawab kebutuhan tenaga medis nasional yang masih terbatas. “Kami ingin UIN tidak tertinggal dari perguruan tinggi umum. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan semua pihak, Fakultas Kedokteran ini bisa menjadi tonggak kemajuan baru bagi UIN Raden Mas Said Surakarta,” tegas Abdul Wachid. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI bersama Wakil Gubernur DIY dan jajaran di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan DIY, Kota Yogyakarta, DIY, Jumat (20/2/2026). Foto: Naefuroji/Alma.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI bersama Wakil Gubernur DIY dan jajaran di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan DIY, Kota Yogyakarta, DIY, Jumat (20/2/2026). Foto: Naefuroji/Alma.

 

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menekankan pembiayaan APBN untuk infrastruktur berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. Menurutnya, DIY memiliki posisi strategis di tengah Pulau Jawa, sehingga pembangunan infrastruktur di wilayah ini berdampak signifikan terhadap sistem transportasi nasional.

“Wilayah DIY sejak dulu kaya akan warisan budaya. Dari sisi geografis, posisinya sangat strategis. Kami ingin memastikan pembangunan maupun pembenahan infrastruktur dan transportasi di DIY berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkap Roberth saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI bersama Wakil Gubernur DIY dan jajaran, serta mitra kerja Komisi V di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan DIY, Kota Yogyakarta, DIY, Jumat (20/2/2026).

Roberth menambahkan, ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai akan mendorong peningkatan investasi, memacu pertumbuhan ekonomi, serta memperlancar distribusi logistik. Pada akhirnya, jelasnya, hal tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Legislator asal Dapil Papua Pegunungan ini juga menegaskan bahwa rombongan Komisi V DPR juga akan meninjau langsung sejumlah titik strategis, mulai dari Yogyakarta International Airport (YIA), integrasi KA Bandara dan Stasiun Tugu, hingga progres pembangunan Tol Solo–Yogyakarta di GT Purwomartani. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran.

Sementara itu, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sri Paduka yang membacakan sambutan Gubernur DIY itu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Infrastruktur tidak boleh dipandang sekadar beton dan baja, melainkan sebagai instrumen pemerataan akses, penguatan daya saing daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Forum pertemuan dengan Komisi V DPR RI ini (bagi kami) menjadi ruang dialog konstruktif untuk menyampaikan capaian, tantangan, serta kebutuhan dukungan kebijakan ke depan,” pungkasnya. •Oji/um