Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI, ke Yogyakarta, Rabu (11/2/2026). Foto: Ndn/Karisma.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Suasana halaman Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung) yang asri mendadak berubah menjadi forum aspirasi dadakan. Di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI, pada Rabu (11/2/2026), Ketua Komisi XIII Willy Aditya “ditodong” oleh sekelompok mahasiswa yang tengah berkunjung dalam rangka program Istura (Istana untuk Rakyat).
Tanpa sekat protokoler yang kaku, dialog pun terjadi. Salah seorang mahasiswa dari Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se-Indonesia (ILMISPI) memberanikan diri menyampaikan keluh kesah. Bukan soal fasilitas kampus, melainkan soal konflik agraria berdarah di kampung halamannya.
Dengan suara bergetar namun tegas, mahasiswa tersebut menagih peran negara dan DPR dalam melindungi masyarakat adat.
“Bapak ini di Komisi XIII melindungi HAM. Kita di Indonesia ini sekarang banyak sekali masyarakat adat berkonflik dengan PT (perusahaan), tapi masyarakat adat itu tidak dapat kepastian HAM,” ujar mahasiswa tersebut langsung di hadapan Willy.
Ia lantas menumpahkan kekecewaannya. Pemerintah dinilai absen saat rakyat membutuhkan perlindungan. “Pemerintah tidak hadir seperti di kampung saya di Sumatera Utara, Kabupaten Toba,” keluhnya.
Mendengar aduan tersebut, Willy yang awalnya berbincang santai langsung merespons dengan antusias. Ia mendengarkan dengan seksama setiap detail laporan tersebut. Suasana makin serius ketika mahasiswa itu mengungkapkan bahwa konflik tersebut telah memakan korban fisik.
“Karena kita sudah memakan korban, Pak. Apalagi yang berkonflik itu PT sampai menganiaya masyarakat adat, sedangkan polisi hutan tidak ada,” tambah mahasiswa itu dengan nada prihatin.
Bukannya defensif, Legislator Fraksi Partai NasDem ini justru menyambut baik keberanian mahasiswa tersebut. Bagi Willy, momen seperti inilah yang menjadikan kunjungan kerja lebih bermakna—mendengar suara “senyap” yang seringkali tak terdengar hingga ke Senayan.
“Tadi teman-teman dari ILMISPI kebetulan lagi kunjungan, luar biasa. Kami berdialog dan ada beberapa kasus yang mereka sampaikan, khususnya isu di Toba (Sumatera Utara) dan di Luwu (Sulawesi Selatan),” ungkap Willy usai pertemuan.
Tak sekadar mendengar, Willy langsung memberikan janji konkret. Ia mengundang para mahasiswa tersebut untuk membawa data lengkap ke DPR RI agar bisa segera ditindaklanjuti lewat mekanisme pengawasan dewan.
“Kami akan terima aspirasi itu nanti di DPR. Bahkan besok saya akan terima mereka juga secara khusus,” tegas Willy.
Pertemuan tak terencana di Gedung Agung ini menjadi bukti nyata bahwa “Istana untuk Rakyat” bukan sekadar slogan. Di sinilah, di bawah naungan bangunan bersejarah, suara mahasiswa tentang ketidakadilan di pelosok negeri bisa langsung sampai ke telinga wakil rakyatnya. •ndn/rdn